Adik Prabowo Klaim Penebar Isu Gerindra Dukung Teroris Adalah Lawan Politik

27 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pasca terjadi aksi teror yang menewaskan puluhan korban jiwa dan korban luka-luka, publik langsung disugukan dengan berita-berita hoax terkait aksi tidak manusiawi itu.

Sejauh ini, aparat penegak hukum belum mengetahui siapa dibalik aksi teror di Mako Brimob, Surabaya dan Polda Riau. Namun, berdasarkan info yang berseliwerang Jamaah Anshori Daulah (JAD) dan ISIS dibalik aksi teror tersebut.

Selain dua organisasi itu, Partai Politik menjadi korban penyebaran berita hoax dan fitnah atas kejadian teror tersebut. Partai Gerindra, PKS dan PAN dituding sebagai Partai Politik yang mendukung aksi teror yang terjadi di Indonesia.

Tudingan-tudingan itu dilakukan oleh beberapa pengguna media sosial. Menanggapi tudingan itu, petinggi Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Partai Gerindra sebagai Partai Politik yang terdepan mendukung aksi terorisme di Indonesia.

“Fitnah bahwa Partai Gerindra membela teroris dan mengundur-ngundur penghambatan RUU Terorisme, ini diduga dari lawan politik kami, fitnah murahan,” kata Hasyim dalam konfrensi pers di Ruang Fraksi Partai Gerindra, Jumat (18/5).

Dikatakan Hasyim, atas aksi fitnah itu Partai Gerindra telah secara resmi melaporkan 12 akun media sosial ke pihak kepolisian atas pe yebaran i formasi hoax dan fitnah tersebut. “Sudah dilaporkan 12 orang yang melakukan fitnah bohong terhadap partai kami,” ujarnya.

Lanjut Hasyim, pembahasan RUU Terorisme ini sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan me dapat dukungan oenuh kepada kader partai perjuangkan RUU Terorisme tersebut.

“Saya Ikut terlibat dalam pembahasan RUU Terorisme, saya ketemu Pak Prabowo yang mendukung RUU Anti Terorisme. Saya Kristen menyampaikan bahwa keberatan dengan RUU Terorisme, bahwa ada pasal yang merugikan,” jelasnya.

Menurut adik kandung Prabowo Subianto itu, dalam perubahan RUU Terorisme itu ada keinginan sepihak dari Pemerintah dalam penangan terorisme. “Dalam pasal, pemerintah dengan sepihak akan menahan seseorang yang curiga teroris selama 510 hari. Ini melanggar Hak Asasi Manusia,” tegasnya. (Aiy/Fajar)