Aturan Napi Tak Boleh Caleg, Ketua DPR: Mungkin KPU Ingin Tenar Seperti KPK

10 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Salah satu poin aturan PKPU yang sedang digodok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang adalah pelarangan bakal calon legislatif bagi orang yang pernah dipidana kasus korupsi.

Rencana KPU itu langsung mendapat kritik dari berbagai pihak, tak terkecuali Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurut lelaki yang biasa disapa Bamsoet ini, aturan yang dibuat oleh KPU harus berpegang pada Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

“Menurut saya apapun yang dihasilkan harus mengacu pada Undang-undang Pemilu, UU Parpol dan sejauh tidak bertentangan dengan UU ya go a head aja (dilanjutkan),” kata Bamsoet saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/4).

Menurut mantan Ketua Komisi III DPR RI itu, dalam UU Pemilu dijelaskan bahwa syarat pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD harus tidak pernah diuhukum diatas lima tahun penjara akibat melakukan tindak pidana. Dia pun mengaku heran dengan adanya aturan KPU itu, bahkan dia menilai KPU ingin populer seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tapi mungkin KPU ingin tenar seperti KPK. Iya monggo saja, ini kan soal bagaimana menaikkan rating apa namanya lembaga, kebetulan kawan-kawan di KPU mencoba menaikkan rating. Mungkin ingin bermimpi terkenal dan didukung oleh rakyat,” ucapnya.

Diketahui, KPU berencana mengeluarkan larangan kepada calon legislatif yang pernah dihukum akibat terlibat dalam kasus korupsi, agar tidak ikut dalam Pileg 2019 nanti. (Aiy/Fajar)