Babak Baru, Kejati Sulsel Tetapkan Dua Tersangka Lahan Underpass

4 views

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek jalan simpang lima
underpass Mandai – Perintis memasuki babak baru. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel telah menetapkan dua tersangka.

Sejak bergulirnya kasus tersebut di Kejati Sulsel, akhirnya tim penyidik menemukan titik terang. Penyidik menemukan adanya dua alat bukti yang mengarah pada 2 orang tersangka, yang dianggap bertanggungjawab terhadap timbulnya kerugian negara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin, membenarkan adanya penetapan dua orang tersangka dalam kasus tersebut.“Ada dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini,” ujar Salahuddin, Rabu (7/11/2018).

Hanya saja nama dan identitas kedua tersangka tersebut belum bisa diekspose ke publik. Lantaran salah satu tersangka dalam kasus ini, belum diketahui keberadaannya.

“Penyidik sudah mencari yang bersangkutan kerumahnya dan mencari informasi ke tetangga terdekatnya, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya,” tandasnya.

Penyidik khawatir kata Salahuddin, apabila nama dan identitas tersangka tersebut diekspos. Tersangka tersebut akan semakin menghilang dan kabur.

Makanya kita tunggu sampai tersangka tersebut hadir baru akan diekspose identitas kedua tersangka tersebut.

Salahuddin menuturkan, dua orang tersangka tersebut, salah satunya ialah dari instansi pemerintahan dan yang satunya lagi dari non pemerintahan.

“Dari tangan kedua tersangka ini, memang ada uang keuntungan yang diterima dari hasil pembebasan lahan tersebut,” bebernya.

Uang itulah yang menjadi dasar serta bukti kuat adanya kerugian negara dalam kasus ini. Namun hal itu menurut Salahuddin, penyidik belum mau membeberkannya terlalu jauh.

Diketahui proyek pembebasan lahan tersebut, dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementrian Pekerjaan Umum. Melalui Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM), sebesar Rp10 miliar.

Dimana sebelumnya BJMM meminta kepada pihak Pemkot Makassar untuk menyediakan lahan, untuk digunakan proyek pembangunan jalan underpasssimpang lima.

Selain itu, pihak Pemkot Makassar diminta untuk melakukan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan, dengan membuat daftar nominatif.

Atas dasar itulah yang digunakan untuk melakukan pembayaran lahan yang akan dibebaskan. Namun, berdasarkan data dan fakta yang ditemukan penyidik menyebutkan, bila dalam pembayaran ganti rugi terdapat adanya dugaan salah bayar, yang nilainya ditaksir mencapai hingga Rp3 miliar. (mat)