Bank Dunia Bantah Data Kepemilikan Lahan, PAN: Kenapa Baru Dibantah?

5 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masalah kepemilikan lahan di Indonesia kembali dipermasalahkan setelah Amien Rais melayangkan kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), atas aksi bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat akhir-akhir ini.

Kritikan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu langsung berbuntut panjang. Pasalnya, anak buah Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan langsung melayangkan ancaman kepada Amien Rais atas kritikannya itu.

Menanggapi aksi ancam Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menyarankan agar Pemerintah tidak alergi dengan kritikan yang disampaikan oleh Amien Rais. Pemerintah, kata Hanafi harus dijawab kritikan itu agar masalah ini terselesaikan tanpa harus ada ancaman-ancaman.

Selain itu, Hanafi juga membantah bahwa Amien Rais tak pernah menyebut data dari Bank Dunia, tapi hal itu disampaikan oleh dirinya sendiri berdasarkan beberapa kutipan. Sebelumnya, Bank Dunia membantah telah mengeluarkan data kepemilikan lahan di Indonesia sebagaimana disampaikan oleh pihak PAN.

“Jadi saya kira tetap sumber data yang utama itu ya Pemerintah. Bank Dunia juga banyak mengelolah data dari yang lain, tentu data terbesar adalah Pemerintah,” kata Hanafi dalam konfrensi persnya di Ruang Fraksi PAN, Kamis (29/3).

Hanafi juga menyayangkan sikap Bank Dunia yang membantah pihaknya tidak pernah mempublikasikan data kepemilikan lahan. Padahal, data dari Bank Dunia soal kepemilikan lahan sudah dipublik dari 2017 kemarin. “Terkait bantahan itu, kenapa ngga dari dulu?, kenapa jadi politis Bank Dunia-nya,” tanya Hanafi.

Menurut politisi asal Yogyakarta itu, masalah kepemilikan tanah ini harus dijelaskan agar publik paham masalahnya. Namun, Hanafi kembali pertanyakan sikap Bank Dunia yang membantah data kepemilikan tanah tersebut. “Itu yang mesti kita tegaskan supaya kita sama-sama paham perkaranya. Saya terimakasih sudah dibantah, tapi saya punya pertanyaan balik, kenapa baru dibantah?,” tanya Hanafi kemabli.

Bantahan Bank Dunia ini menimbulkan tanda tanya besar dari PAN, karena bantahan tersebut tak sesuai dengan data yang sudah tersebar sejak 2017 kemarin dari Bank Dunia.

“Ketika Hanafi Rais merujuk pada angka yang sama, mengapa Bank Dunia membantah sekarang?, kenapa bukan dari jauh-jauh sebelumnya?. Kenapa terjadi pembiaran?, saya tidak tahu, apakah ada yang menyuruh, apalagi ada yang maksa?. Sebenarnya bantahan itu juga harus punya data,” jelas Hanafi.

Diketahui, Hanafi beberapa hari kemarin sempat mengutip data dari beberapa pihak, misalkan Bank Dunia, LSMS hingga pakar ketahanan soal data kepemilikan lahan di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang hingga 74 persen. (Aiy/Fajar)