Bekas Koruptor Bisa Nyaleg, PSI: Kecewa, Geram, Jengkel

6 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan ikut serta menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal itu lantaran Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku kecewa. Dia mengatakan, putusan MA itu tidak adil bagi masyarakat.

“Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel. Bagaimana rumah keadilan memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat,” ujar Antoni, Sabtu (15/9).

Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, Antoni menerima adanya keputusan MA tersebut. Ke depan rakyat harus kritis dalam memilih caleg yang berkualitas.

“Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang antikorupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orangpun caleg mantan napi koruptor di DCT-nya‎,” pungkasnya.

Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019.

Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi.

Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. (gwn/JPC)