Bubarkan Ibu-ibu Pengajian, Kapolres Dicopot, Kapolda Diperiksa Propam

16 views

FAJAR.CO.ID, BANGGAI – Janji Wakapolri Komjen Syafruddin untuk mencopot Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno jika terbukti bersalah dalam membubarkan ibu-ibu pengajian bukan sekadar jempol belaka.

Hanya sehari setelah pernyataannya, Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno resmi dicopot. Pencopotan Haru merupakan buntut dari bentrok polisi dengan warga terkait pembebasan lahan di di Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (19/3).

“Hari ini saya mendapatkan informasi dari ASS SDM (Asisten Sumber Daya Manusia), kapolresnya dicopot untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Paminal Propram,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat ditemui di Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018).

Ditanya pertimbangannya apa saja sehingga Kapolres Banggai dicopot, Setyo mengatakan masih dalam penyelidikan Pengamanan Internal (Paminal) Propram.

“Ini masih dalam proses. Tapi yang penting copot dulu karena ada indikasi, ada pelanggaran yang dilakukan,” ujar Setyo.

Ya, untuk laporan awal, ada indikasi pelanggaran berupa tidak sesuainya prosedur yang dilakukan dalam upaya membubarkan warga di Luwuk itu. Namun, dia enggan membeberkan secara rinci

Dia menambahkan, yang pasti, Polri mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam melakukan upaya pembebasan lahan. Pertama, harus ada negosiasi dengan warga yang lahannya akan dibongkar.

Lalu setelah negosiasi, harus ada pendekatan yang humanis. “Ketika itu tidak dilakukan, kita tidak boleh langsung dengan melakukan penembakan gas air mata. Itu ada prosedurnya,” tegas Setyo.

Tak hanya mencopot Kapolres Banggai, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen I Ketut Argawa juga diperiksa Propam. “Kapolda juga dimintai keterangan oleh Propam,” imbuhnya.

Sementara untuk pemerintah daerah yang juga terlibat dalam pembebasan lahan ini, kata dia, harus ada laporan dari masyarakat.

“Pemdanya ada laporan nggak, kalau ada laporan dari masyarakat, kita proses,” tukas Setyo.

Sebelumnya, pada Senin (19/3), terjadi bentrok antara polisi dengan warga di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bentrok itu dipicu pembebasan lahan di kawasan Tanjung, Kelurahan Keraton, Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulteng.

Semula, warga yang didominasi ibu-ibu mengadakan pengajian dengan duduk di jalan sambil berzikir. Mereka menghadang para petugas yang akan melakukan pembebasan lahan.

Tidak lama kemudian, massa terlihat melempari aparat dengan batu. Aksi massa itu kemudian dibalas petugas dengan melepaskan gas air mata.

Dalam eksekusi, pihak Kepolisian menurunkan sekitar 500 personel, sebanyak 350 orang di antaranya adalah petugas yang di-BKO dari Polda Sulteng ke Polres Banggai dan masih ditambah lagi dengan sekitar 100 personel TNI.

Menyikapi pembubaran ibu-ibu pengajian itu, mengancam akan mencopot Kapolres Banggai dan memidanakan pejabat daerah setempat.

“Kalau itu betul-betul kejadian yang sebenarnya hasil investigasi dari propam, akan saya copot kapolresnya,” tegas Syafruddin, Jumat (23/3/2018).

Syafruddin menyatakan, pihaknya telah menerjunkan tim Paminal Divisi Propam Polri untuk menyelidiki kasus tersebut. Ia mengaku mendapat laporan dari sejumlah elemen masyarakat terkait dugaan kesewenang-wenangan aparat ini.

“Itu ibu-ibu sedang zikir, terus dieksekusi, oleh karena itu saya perintahkan investigasi menyeluruh,” tandas Komjen Syafruddin. (Fajar/jpc/pojoksatu)