Bupati Bengkulu Selatan Ditetapkan Tersangka

34 views

FAJAR.CO.ID — Setelah melakukan pemeriksaan panjang selama 24 jam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Istrinya, Hendrati, dan keponakannya Kepala Seksi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nursilawati, juga menjadi tersangka di lembaga antirasuah. Lalu ada Juhari sebagai seorang kontraktor.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, suap ini terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2018 di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menurut Basaria, dari pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan.

“Status kasus ditingkatkan ke penyidikan dan KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka,” ujar Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/5) malam.

Mantan pejabat Polri ini menuturkan, Dirwan yang merupakan bupati terpilih periode 2016-2021 telah menerima uang sebesar Rp 98 juta yang berasal dari bagian 15 persen komitmen fee yang telah disepakati sebagai setoran Bupati.

Uang itu dari lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan senilai Rp 750 juta dan komitmen fee-nya sebesar Rp 112.500.000. Dalam hal ini, Juhari bertindak sebagai kontraktor.

Basaria menambahkan, timnya telah mengamankan barang bukti yang diduga terkait tindak pidana yakni uang sebesar Rp 85 juta. Kemudian bukti transfer sebesar Rp 15 juta dan dokumen terkait rencana umum pengadaan dengan skema penunjukkan langsung.

Untuk Dirwan, Hendarati dan Nursilawati, KPK menyangka mereka dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Lalu, Juhari disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (fajar/jpnn)