China Bantah Tahan Jutaan Muslim Uighur di Kamp Rahasia

18 views

XINJIANG – Pemerintah China bantah kabar keberadaan satu juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp interniran. Bantahan tersebut menyusul keprihatinan yang diajukan oleh anggota komite hak asasi manusia PBB, bahwa wilayah Xinjiang, telah berubah menjadi sesuatu yang mereka sebut menyerupai kamp interniran besar-besaran dan dilakukan secara rahasia.

Sebelumnya, pakar hak asasi manusia Gay McDougall, yang merupakan anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, pada pekan lalu menyoroti sebuah laporan yang menyebutkan, lebih dari satu juta etnis Uighur dan minoritas Muslim Turki lainnya, ditahan di pusat-pusat kontra-ekstremisme.

“Setidaknya terdapat dua juta orang yang dipaksa ikut dalam pelatihan pendidikan ulang untuk ‘indoktrinasi politik dan budaya’,” kata McDougall beberapa waktu lalu, saat menyebut temuan beberapa kelompok hak asasi manusia.

Tidak terima dengan tuduhan tersebut, seorang pejabat Negeri Tirai Bambu itu pun menampik kabar tersebut dalam sebuah penampilannya di hadapan komite pada hari Senin, menekankan jika semua warga Xinjiang, termasuk warga Uighur, menikmati kebebasan dan hak yang sama.

Ma Youqing, salah satu dari  50 pejabat tinggi China, mengatakan: “Argumen yang menyebutkan bahwa ada satu juta orang Uighur yang ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang, adalah sangat tidak benar.”

“Tidak ada perlakuan (yang diklaim sebelumnya) pada minoritas atau etnis tertentu, menekan atau membatasi hak dan kebebasan beragama orang Uighur.” kata Ma Youqing, mengutip Sky News, Selasa (14/8).

Seperti diketahui, pemerintah China sudah sejak lama menjalankan kampanye anti terorisme di Xinjiang, yang ditujukan untuk memerangi kekerasan etnis di kawasan tersebut.

Surat kabar lokal Global Times yang dikelola pemerintah China melaporkan bahwa, langkah pengamanan yang ketat yang ditempuh pemerintah China, telah berhasil menghentikan Xinjiang berubah menjadi “Suriah-nya China” atau “Libya-nya China”.

Akan tetapi, Human Rights Watch mengklaim bahwa program tersebut, dalam praktiknya jauh lebih luas, dan mencakup siapa saja yang dicurigai melakukan aksi ketidakpatuhan terhadap politik, dalam hal ini, bisa berarti orang Uighur dan terutama mereka yang mengekspresikan, identitas agama atau budaya mereka.

Konstitusi Tiongkok sendiri sebenarnya menjamin kebebasan beragama, namun Partai Komunis yang berkuasa saat ini, yang mana seorang atheis, membatasi ketat kegiatan keagamaan di yang tercatat sebagai negara dengan penduduk paling padat di dunia tersebut.

Pada hari Sabtu, para pejabat di Weizhou, di wilayah Ningxia utara China, menunda pembongkaran sebuah masjid senilai 11 juta poundsterling setelah ribuan orang berunjuk rasa untuk menghentikan proses penghancuran pembongkaran tersebut.

Kata “masjid”  bahkan dilaporkan pantang untuk disebutkan di media sosial China pada akhir pekan lalu, sementara layanan telepon seluler dan internet dikatakan sempat terputus di beberapa daerah setempat, dalam upaya menghentikan penyebaran video melalui internet.(RUF/FIN)