Dampak Merkuri di Buru Bisa Lebih Parah dari Teluk Minamata Jepang

2 views

FAJAR.CO.ID, NAMLEA — Penambangan ilegal maupun aktivitas perusahan tambang di Kabupaten Buru, Maluku, masih sangat marak dilakukan. Bahkan, pengolahan emas di lokasi tambang Gunung Botak diduga masih menggunakan bahan kimia berbahaya Merkuri (Hg).

Alih-alih ditutup, aktivitas penambangan justru masih terus dilakukan. Bahkan masih ada pengamanan dari anggota TNI/Polri di lokasi tambang.

Kendati sebagian besar masyarakat Kabupaten Buru merasa resah dengan penambangan yang diduga masih menggunakan merkuri, namun sebagian masyarakat juga menikmatinya. Apalagi kalau hasil yang diperoleh cukup memuaskan tanpa berpikir tentang dampak dari penggunaan merkuri untuk Kabupaten Buru.

Akademisi dari Kabupaten Buru, Dr Muhammad Sehol menjelaskan, sejak awal ditemukan tambang emas di Kabupaten Buru tahun 2012 hingga saat ini, penambangan emas menggunakan merkuri marak terjadi.

Jika hal ini dibiarkan terus maka tidak menutup kemungkinan kasus pencemaran lingkungan sebagaimana yang terjadi di Teluk Minamata akan terjadi pula di Kabupaten Buru.

Secara umum para penambang membuang limbah merkurinya ke aliran sungai dengan induk utama Sungai Waeapo yang bermuara akhir ke Teluk Kayeli, yang merupakan teluk utama pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Buru dalam hal transportasi dan berpencaharaian nelayan.

Sekiranya limbah merkuri terus menerus terbuang lewat aliran sungai maka semakin lama konsentrasi merkuri akan semakin meningkat di Teluk Kayeli. Bahkan proses peningkatan akumulasinya bisa lebih cepat bila dibandingkan dengan kejadian yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang.

‘’Sebab Teluk Kayeli memiliki cekungan yang cukup panjang dan meliputi sebagian besar pusat Kota Namlea dan Kayeli, sedangkan Teluk Minamata cenderung tidak cekung dan berhadapan langsung dengan laut bebas. Dengan demikian, perputaran arus Teluk Kayeli akan terkonsentrasi pada cekungan teluk sehingga ketika merkuri masuk secara terus menerus akan berakibat terjadi peningkatan konsentrasi merkuri,’’ jelasnya.

Lulusan S3 Ilmu Kimia Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, jika penumpukan merkuri mengalami proses perubahan menjadi alkil merkuri yang lebih berbahaya melalui proses rantai makanan, maka akan menjadi ancaman bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia.

‘’Untuk mencegah agar peristiwa itu tidak terjadi maka semua pihak harus melakukan upaya. Pemkab Buru dan Pemprov Maluku secepatnya melakukan langkah-langkah penertiban terhadap pertambangan liar dan membuat regulasi yang pasti untuk tambang resmi yang diizinkan sesuai dengan ketertiban yang berlaku,’’ ungkapnya.

Pemerintah juga harus sosialisasi kepada warga terutama di sekitar penambangan akan dampak dan resiko merkuri terhadap mahkluk hidup dan lingkungan. ‘’Mengoptimalkan fungsi dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pertambangan liar menggunakan merkuri,’’ imbuhnya.

Sehol mengatakan, pemda harus dapat bekerjasama dengan semua pihak terutama universitas untuk melakukan riset berbasis dampak dan resiko merkuri. ‘’Dan hasil temuannya dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan kebijakan tentang penghentian penggunaan merkuri,’’ tandas dia.

Dirinya juga meminta aparat hukum untuk melakukan pencegahan, peredaran atau penjualan merkuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

‘’Seluruh masyarakat Kabupaten Buru berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah dan melarang penggunaan merkuri setelah memahami betapa berbahayanya merkuri bagi kehidupan manusia. Masyarakat sipil terutama insan pers, organisasi sosial, aktivis lingkungan harus senantiasa mengontrol dan menyuarakan pencegahan penggunaan merkuri khusunya di sekitar areal penambangan. Para pemilik lahan khususnya warga adat Buru harus lebih arif dan bijak dalam mengelola tambang emas tanpa merkuri dan sedapat mungkin bekerjasama dengan pengambil kebijakan untuk melakukan proses penambangan emas yang ramah lingkungan,’’ pungkas dia. (DHE/ambonekspres)