Diperiksa Penyidik KPK, Ketua KPU Sultra Dicecar 17 Pertanyaan

23 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/3). Kehadiran Hidayatullah di KPK untuk memberikan keterangan seputar 4 hal terkait pendalaman mekanisme, tatacara, prosedur dan regulasi soal pencalonan, kampanye dan dana kampanye.

Hidayatullah hadir di KPK sejak pukul 11.00 WIB. Namun, ia baru masuk jalani pemeriksaan diruang penyidik pada pukul 13.30 WIB. Dalam proses pemeriksaan, Hidayatullah dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK dalam waktu kurang lebih 1,5 jam.

“Sekitar 17 pertanyaan. Jadi saya hanya menjelaskan seperti saksi ahli saja mengenai 4 hal pokok. Saya hadir di KPK dari pukul 11.00 WIB dan keluar sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Hidayatullah saat dikonfirmasi fajar.co.id, Rabu (28/3).

Terkait 4 hal tersebut, Hidayatullah merinci, pertama dalam proses pencalonan meliputi pendaftaran, verifikasi, penetapan paslon dan pengundian nomor urut. Kedua soal kampanye yang berkaitan dengan metode dan kegaiatan serta jadwal dan waktu kampanye. Ketiga soal dana kampanye terkait dengan sumber dana kampanye, mulai dari mekanisme dan jadwal terkai Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, audit LPPDK oleh Kantor Akuntan Publik.

“Terakhir soal apakah saya mengetahui tentang soal money politic sebelum ditetapkan Paslon. Saya bilang itu wewenang Bawaslu. Bukan wewenang KPU,” terang Hidayatullah.

Selain itu juga terkait dengan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan Asrun-Hugua sebesar Rp. 100 juta yang sudah dilaporkan sejak 16 Februari 2018 lalu. Sebagai penyelenggara, Hidayatullah mengaku sudah memberikan penjelasan serta semua bukti-bukti tentang apa yang ingin diketahui oleh penyidik KPK.

“Pada dasarnya penyidik belum terlalu menguasai perkembangan terkait dengan pencalonan, kampanye maupun pelaporan dana kampanye. Sehingga penyidik membutuhkan keterangan resmi dari KPU agar dapat memastikan bahwa Asrun adalah calon gubernur yang sah dan telah melaporkan dana kampanyenya sebesar Rp. 100 juta sebagai posisi awal,” tutupnya.

Sekedar diketahui, Hidayatullah dipanggil penyidik KPK untuk memberikan keterangan terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018 yang melibatkan Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra (ADP), calon gubernur Sultra, Asrun dan mantan Kepala BPKAD, Fatmawati Faqih sebesar Rp. 2,8 miliar dari pengusaha PT. Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah. Namun, dalam keterangannya dihadapan penyidik, KPK tidak menyinggung perihal kasus dugaan suap tersebut. (Fajar)