Direktur SAS Institut Nilai Jokowi Layak Berdampingan dengan Said Aqil Siroj

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tinggal satu tahun saja, Indonesia kembali melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang bersamaan dengan Pemilihan Umum (pemilu) pada 2019 mendatang.

Para kandidat yang mulai menampakan diri melakukan manuver politik mereka untuk mendapat dukungan dari partai politik atau masyarakat. Hal itu juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang sudah dipastikan bakal kembali maju pada Pilpres 2019.

Jokowi yang menjadi juara bertahan diminta untuk cerdas dalam mengambil calon wakilnya. Karena hal itu sangat krusial bagi Jokowi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019. “Tiga aspek itu yakni konsolidasi pemilih muslim, penguatan sektor ekonomi, serta stabilitas politik dan keamanan,” kata Direktur Said Aqil Siroj Institute (SAS), Imdadun Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/3).

Berdasarkan tiga aspek tersebut, Imdadun menyebut ada beberapa nama yang dianggap tepat mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Salah satunya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Imdadun menilai Said Aqil sebagai salah satu pemikir Islam moderat yang sangat berpengaruh di dunia.

“Portofolio keberpihakannya pada kepentingan umat tercatat dengan baik oleh publik. Ini akan menyempurnakan posisi Jokowi pada Pilpres 2019. Pasangan ini dapat dianggap paling komplementer,” kata Imdadun.

Selanjutnya adalah Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo. Selain pebisnis handal, HT juga memiliki pengaruh dalam ruang politik. “Visi dan misi kebangsaan HT juga seiring dengan revolusi mental Pak Jokowi,” ujar Imdadun.

Sosok mantan Panglima TNI yang sekarang menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko juga diyakini bisa menunjukan kepiawaiannya dalam menjaga stabilitas politik.

“SAS Institute menilai nama-nama ini adalah sosok yang layak untuk Pak Jokowi. Tentu penilaian kami berbasis kinerja dan popularitas. Di waktu yang sama, sosok-sosok itu memiliki akseptabilitas baik dalam persepsi publik” kata Imdadun. (Fajar/jpnn)