Divonis 12 Tahun, Nur Alam Ajukan Banding

8 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketok palu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah dilakukan terhadap sidang putusan terdakwa mantan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, Rabu (28/3) malam. Nur Alam divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta denda Rp. 1 miliar subsider 5 bulan penjara. Tak hanya itu, hakim juga mengabulkan tuntutan jaksa yakni mencabut hak politik Nur Alam selama 5 tahun setelah menjalani masa hukumannya. Meski demikian, vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa 18 tahun penjara.

Berdasarkan putusan majelis hakim, Nur Alam dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Selain itu, Nur Alam juga dijatuhkan hukuman pidana tambahan yakni diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 2,1 miliar. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan sidang tidak dibayarkan, maka sejumlah asset akan disita dan dilelang sebagai pengganti uang tersebut jika asset tersebut tidak ada maka diganti dengan hukuman penjara 1 tahun.

“Majelis berpendapat mengabulkan permohonan penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar dengan ketentuan diganti pidana kurungan 5 bulan. Dan hukuman tambahan pencabutan hak politik selama 5 tahun,” kata Hakim Ketua Diah Siti Basariah.

Usai mendengarkan vonis hakim, tanpa pikir panjang untuk berkonsultasi dengan tim penasihat hukum, Nur Alam langsung menyatakan untuk melakukan upaya banding. Hal itu dilakukan karena dirinya keberatan dengan apa yang menjadi keputusan hakim.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya menyatakan untuk langsung banding. Semoga yang mulia dapat memahami rasa keadilan yang patut dipertimbangkan untuk saya sebagai aparatur negara yang telah mendedikasikan diri untuk negara. Karena pembelaan kami ditolak saya tanpa berkonsultasi dengan kuasa hukum karena saya yang merasakannya maka saya langsung menyatakan banding,” tegas Nur Alam dengan suara lantang.

Nur Alam menegaskan, apa yang ia tempuh untuk mengambil langkah hukum banding bukanlah sesuatu yang haram bagi setiap warga negara yang menginginkan keadilan. Ia berpendapat, apa yang sudah dilakukan sebagai kepala daerah telah sesuai dengan aturan. Bahkan terkait izin pertambangan sudah melalui pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Izin tersebut sudah dilakukan pengujian melalui PTUN sampai PK dan inkrah. Apa yang saya lakukan oleh MA menyatakan benar, kemudian saya bertanya dalam hati siapa yang harus menilai kan melalui pengadilan PTUN. Kalau PTUN perintahkan batalkan maka sejak awal saya sudah batalkan. Terkait gratifikasi itu dana titipan dan sudah dikembalikan,” ujar Nur Alam.

Meski demikian, ada satu pemrohonan Nur Alam yang dikabulkan oleh hakim. Yakni, memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka blokiran rekening dan sertifikat tanah yang sempat diblokir penyidik selama proses penyidikan berlangsung yang meliputi rekening, save deposit box dan investasi atas nama Nur Alam. Begitu juga dengan sertifikat tanah dan bangunan atas nama Nur Alam pula. Aset yang sempat disita oleh penyidik diantaranya sertifikat tanah dan bangunan di Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan serta sertifikat tanah dan bangunan di Kota Kendari atas nama Nur Alam.

“Memerintahkan jaksa untuk mengajukan permohonan pada bank dan badan pertanahan untuk membuka blokir rekening dan tanah atas nama terdakwa,” kata salah satu majelis hakim anggota.

Perintah majelis hakim tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP tentang barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga berkaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

“Bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut tidak dilampirkan sebagai barang bukti surat. Maka permohonan penasehat hukum harus dikabulkan,” tegasnya. (Fajar)