DPR Minta Pemerintah Manfaatkan Lahan dan Kunci Keran Impor

3 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Nasyi Umar meminta agar Pemerintah lebih fokus memanfaatkan jaringan irigasi serta memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam meningkatkan pertanian.

Dikatakan Nasyit, dengan adanya jumlah irigasi teknis yang disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sangat mendukung, bahkan membantu Pemerintah dalam melakukan swasembada pangan dalam waktu cepat. “Dengan ketersedian jumlah irigasi teknis yang ada di setiap provinsi, ditambah areal yang dibangun Menteri Pertanian setiap tahun dengan total 9 juta Ha, tidak perlu lagi impor beras,” kata Nasyit saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemen-PUPR pada pekan kemarin.

Lebih lanjut politisi asal Sulawesi Selatan ini, dengan adanya sawah tadah hujan ini makin permudah Pemerintah untuk melakukan ekspor dan memutus rantai impor. “Jika sudah begini, kita berharap kedepan tidak ada lagi impor beras karena beras sudah ada di lapangan,” ujar Nasyit.

Masih kata Nasyit, dukungan dari kementerian terkait untuk mengembangkan atau menata jumlah lahan yang sudah tersedia itu sangat dibutuhkan. Dengan begitu ketersediaan beras dapat dioptimalisasi dengan IP 100-150 persen dan jika meningkat, swasembada beras bisa terjadi. “Kalau kementrian PU sudah jelas bahwa 9 juta Ha ini untuk irigasi ditata,” ucapnya.

Diungkapkan polisi Partai Demokrat itu, Kementerian terkait diharuskan untuk menyinkronkan jaringan irigasi yang telah dibangun, yang membutuhkan jaringan tersier dan cetak sawah. Lanjut Nasyit, Komisi IV meminta kepada Pemerintah agar memperbaiki saluran irigasi yang terputus atau tidak berfungsi.

Demikian pula dengan pembaruan data terkait luasan daerah irigasi yang fungsional dan yang masih perlu dioptimalisasi. “Data itu penting, untuk mengetahui berapa yang sudah baik, fungsional, berapa yang masih harus diperbaiki dan diitegrasikan dengan luas baku sawah yang ada,” bebernya.

Selain masalah irigasi, DPR juga meminta pemerintah untuk merumuskan strategi pendayagunaan dan konversi sumber daya alam serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Strategi tersebut untuk mewujudkan tata kelola air yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.

“Ini demi pemberdayaan masyarakat pengguna air, maka penting dirumuskan strategi komprehensif dan yang terintegrasi terkait pengelolaan DAS dari hulu ke hilir,” jelas Nasyit.

Nasyit memastikan, DPR dan pemerintah berupaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat pertanian yang lebih baik. Karena itu, kedua lembaga negara tersebut bersepakat untuk meningkatkan segala aspek yang terkait dengan pertanian, termasuk perihal perairan.

Hal ini terlihat dari kesiapan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola air dan Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A/GP3A). Termasuk, usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan banjir dan kekeringan di kawasan sentra produksi pertanian.

“Kami tentu mendukung upaya pemerintah untuk penanggulangan banjir dan kekeringan, utamanya bagi daerah sentra produksi pertanian. Semua program pemerintah yang orientasinya untuk pemberdayaan masyarakat petani, kita dukung, karena kita di DPR juga memang konsen untuk itu,” ungkapnya.

Nasyit menambahkan, termasuk perihal rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS. Untuk ini, pemerintah diminta untuk mengoptimalkan sinergitas dengan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat yang bermukim di DAS tersebut. (Aiy/Fajar)