Dugaan Kasus e-KTP, PPATK Awasi Puan dan Pramono

4 views

FAJAR.CO.ID — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badarudin, menyatakan akan melakukan penelusuran terkait dugaan adanya aliran dana proyek e-KTP ke menteri kabinet kerja.

Dugaan itu muncul ketika terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto, menyebut adanya aliran uang sebesar USD 500 ribu ke Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, dan Menteri Sekretatis Kabinet, Pramono Anung.

“Itu sudah kewajiban PPATK, karena sesuai amanah undang-undang yang dimiliki PPATK itu diminta atau tidak diminta dengan inisiatifnya sendiri bisa melakukan penelusuran,” kata Kiagus di kawasan Curug Nangka, Bogor, Rabu (28/3/2018).

Setelah dilakukan analisis oleh PPATK, kata Kiagus, pihaknya akan memberikan informasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemudian melakukan analisis dan kemudian bisa menyimpulkannya ada atau tidak, kalau ada pada waktunya kita serahkan ke penegak hukum,” jelas Kiagus.

Sebelumnya, pada sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto, Kamis (22/3) lalu, Novanto menyebut kalau Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana proyek e-KTP sebesar USD 500 ribu.

Namun munculnya dua nama menteri kabinet kerja tersebut belum berdasarkan bukti yang dapat diberikan oleh mantan Ketua DPR RI itu.

“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya ‘wah untuk siapa’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu dolar,” kata Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

Atas tudingan Novanto, baik Puan dan Pramono Anung telah membantahnya. (rdw/JPC)