Gaji Molor Lalu Dirumahkan, Karyawan Hotel GSP Ngadu ke Pemprov

16 views

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tak hanya dirumahkan, sebanyak 23 pegawai Hotel Grand Sayang Park juga belum menerima upah kerja sejak tiga bulan lalu. Bahkan, tunjangan hari raya (THR) yang menjadi kewajiban perusahaan dibayarkan sebelum lebaran Idul Fitri juga tidak ada kejelasan.

Soal itu sampai di telinga Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah. Orang nomor satu Sulsel itupun meminta karyawan yang dirumahkan itu untuk ke Kantor Gubernur menjelaskan persoalan yang dihadapi.

Pada Senin (22/10), sebanyak enam orang perwakilan karyawan yang dirumahkan itu mendatangi kantor gubernur. Namun sayang, tidak ada gubernur maupun wakil gubernur.
Mereka hanya diterima oleh sejumlah anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel.

“Kami hanya dijanji-janji oleh Perusda Sulsel. Sampai hari ini tidak ada kabar mengenai gaji kami sementara kami butuh,” ungkap salah seorang karyawan Hotel GSP di hadapan TP2D.

Menurut penuturannya, sejauh ini, tingkat okupansi Hotel Grand Sayang Park memang cukup rendah. Jumlah tamu hotel dalam sehari bisa dihitung dengan jari. Paling sekitar 10 orang.
Mereka dirumahkan dengan alasan tak mampu membayar gaji untuk menutupi biaya operasional yang terlalu besar.

Selain ke Gubernur Sulsel, sejumlah karyawan yang sudah dirumahkan itu, juga sudah menemui Disnakerstrans Sulsel, LBH, dan DPRD Sulsel. Namun hingga saat belum ada tindak lanjut.
TP2D Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemprov Sulsel, Zulhajar mengatakan, laporan eks karyawan Grand Sayang itu akan segera ditindaklanjuti.

“Setelah ini, kita juga akan minta konfirmasi dari manajemen Perusda, dalam hal ini pihak hotel Grand Sayang. Kita akan gelar rapat dengan biro ekonomi, dan OPD terkait dan agendanya soal hak-hak teman-teman yang belum diberikan,” kata Zulhajar.

Sejak diresmikan tahun lalu, tepatnya pada 8 Oktober 2017, Hotel Grand Sayang Park milik Pemprov Sulsel ini tidak memperlihatkan kondisi keuangan yang meningkat. Hotel yang dikelola dibawah bendera Perusda Sulsel itu saat ini diguncang.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melalui Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) mengatakan Pemprov Sulsel akan mengambilalih hotel tersebut.

Sebelum serah terima, maka akan dilakukan pembentukan tim khusus yang terdiri dari sejumlah pihak untuk mengetahui besaran aset sejak awal pendirian Hotel.

Bahkan TP2D menginginkan ada konsultan independen untuk menengahi kesepakatan aset bersama di dalam perusahan tersebut.

“Yang diinginkan oleh tim TP2D sesuai rapat bersama, sebelum serah terima kita harus bentuk tim dulu, ada dari Biro Ekonomi, TP2D, Perusda, Dinas Perumahan dan Pemukiman, bahkan diusulkan akan ada konsultan independen untuk menilai,” kata Since Lamba, Kepala Biro Ekonomi Sulsel, Senin (22/10).

Kata Since, tujuan dihadirkannya konsultan independen ini sebagai penengah antara kedua pihak.

“Tapi dia mau hadir sama-sama di lapangan dengan konsultan independen. Karena tiap tahun harga tanah terus naik, jadi harus duduk bersama untuk menyepakati,” papar Since.

Dia melanjutkan, sebenarnya sudah ada penawaran kerja sama dengan PT Sriwijaya namun persoalan di Hotel GSP harus diselesaikan dulu.

Sebenarnya, Grand Sayang Park lahir untuk penyelamatan aset Pemprov, setelah dijual saham perusda itu komposisi aset Pemprov pada PT Lippo Karawaci itu menurun dari 30 persen.

“Dari dulu saham kita berupa tanah dinilai 30 persen, setelah digabung dengan seluruh perusahaan Lippo, posisi saham kita hanya 0,08 persen,” papar Since.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemprov Sulsel mengharapkan dari pada sangat kecil maka pihaknya membentuk sebuah perusahaan baru, dalam bentuk hotel yang saat ini dikelola oleh Perusda.

“Sehingga dijualkan saham kita sebesar 13.568.000.506 lembar atau sebesar Rp16 miliar. Sedangkan nilai kontrak pembangunan hotel sebesar Rp26m. Jadi berdasarkan negosiasi dengan Lippo, kekurangan biaya produksi pembangunan sebesar Rp10 miliar bantu oleh Lippo,” ungkapnya.

Selanjutnya, Since menargetkan pihaknya akan menyelesaikan serah terima ini hingga November bulan depan.

“Targetnya serah terima kita usahakan November, paling lambat Desember, paling lambat Desember, kami tidak boleh nyeberang,” paparnya. (rhm/bkm/fajar)