Golkar Tutup Mulut soal Aliran Uang Korupsi e-KTP Rp. 5 Miliar di Rapimnas

11 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aliran dana korupsi megaproyek e-KTP disebut-sebut mengalir juga untuk perhelatan Rapimnas Partai Golkar. Dalam persidangan yang berlangsung Kamis (22/3), terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto menuturkan, sebesar Rp 5 miliar dari uang e-KTP digunakan untuk mendanai kegiatan partai berlambang pohon beringin itu.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tidak tahu-menahu mengenai aliran dana tersebut.

“Wah itu tahun berapa ya? Kan biasanya setiap tahun ada laporan keuangan dan itu udah selesai,” ujar Airlangga di sela-sela perhelatan fungsionaris orientasi Partai Golkar di Hotel Redtop, Jakarta, Sabtu (24/3).

Sementara di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku enggan menanggapi kesaksian yang disampaikan Novanto dalam persidangan kemarin.

“Kalau itu fakta persidangan saya tidak bisa komentar. Jadi, jangan tanya ke saya,” kata Lodewijk.

Hal serupa pun dilakukan oleh Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid. Dia tidak ingin mengomentari mengenai adanya dugaan aliran uang Rp 5 miliar ke Rapimnas Golkar.

“Kalau itu saya no comment,” singkatnya.

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Roem Kono juga mengunci mulutnya rapat-rapat terkait hal tersebut. Dia memilih untuk tidak berkomentar.

“Saya tidak bisa komentar. Kalau (tanya) yang lain, mau saya komentari,” ujar Roem.

Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto menyebut uang Rp 5 miliar yang diduga uang dari proyek e-KTP, digunakan untuk membiayai Rapimnas Golkar.

Menurut Setya Novanto, saat itu keponakannya Irvanto Hendra Pambudi merupakan salah satu panitia di Rapimnas Golkar. Uang sebesar Rp 5 miliar itu digunakan Irvanto menutupi kekuarangan biaya.

Sementara, Irvanto juga mengakui kepada Setya Novanto pernah menerima uang dari pengusaha pelaksana e-KTP. Novanto mengatakan keponakannya sengaja dijadikan kurir dengan imbalan mendapatkan pekerjaan dalam proyek e-KTP. (Fajar/JPC)