Jelang Vonis Nur Alam: Lukman Harap Dihukum Ringan, Pengacara Optimis Bebas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tinggal menghitung jam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/3). Oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Nur Alam 18 tahun penjara serta denda Rp. 1 miliar. Tak hanya itu, hak politik Nur Alam juga diminta untuk dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukumannya.

Jelang vonis, dukungan terhadap mantan orang nomor 1 di Sultra terus mengalir. Pantauan fajar.co.id, selain keluarga, puluhan masyarakat turut hadir di Pengadilan untuk memberikan dukungan moril dan suport untuk Nur Alam. Nur Alam yang menunggu giliran sidang di ruang tunggu tahanan mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu terlihat berbincang-bincang dengan masyarakatnya.

Menariknya, diantara puluhan orang, tampak calon wakil gubernur Sultra, Lukman Abunawas yang sengaja datang hadir khusus untuk mengikuti proses persidangan. Wakil dari calon gubernur Sultra, Ali Mazi itu tidak datang sendiri. Ia datang bersama dengan sang istri untuk bergabung bersama keluarga dan masyarakat lainnya.

“Kita semua masyarakat Sultra khususnya kami keluarga mendoakan semoga hakim memutuskan yang seringan-ringannya. Kami selalu mendoakan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi proses hukum,” katanya.

Ia menyatakan, sebagai kader di pemerintahan yang besar bersama Nur Alam, sosok Nur Alam merupakan salah satu gubernur Sultra yang mampu membawa Sultra ke arah yang lebih baik. Sultra selama dua periode dibawah pemerintahan Nur Alam-Saleh Lasata banyak mengalami perubahan, terutama dari segi pembangunan.

Sementara itu, kuasa hukum Nur Alam, Didik Supriyanto mengaku optimis kliennya tersebut divonis bebas oleh majelis hakim. Alasannya, apa yang menjadi tuntutan jaksa tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Terlebih lagi persoalan kerugian negara.

“Ya kami optimis bebas. Kalau tidak terbukti masa mau diputus bersalah. Harus bebas kan. Apalagi kerugian negara yang disebutkan jaksa tidak terbukti,” singkatnya. (Fajar)