Kapitra Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Pidana

15 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mobilisasi massa dan tagar #2019GantiPresiden dianggap tidak etis. Pasalnya, Joko Widodo saat ini masih menjabat sebagai presiden hingga September 2019 mendatang.

“Ganti presiden kan menyerang presiden yang masih konstitusional. Ganti presiden menyerang reputasi orang yang masih menjabat,” ujar Calon Legislatif PDI Perjuangan Kapitra Ampera saat ditemui di bilangan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (29/8).

Dia lantas memutar balik situasi jika saat ini Prabowo yang menjadi presiden dan masih memiliki kekuasaan konstitusional sampai Oktober 2019. “Itu pilpresnya, serah terimanya Oktober 2019. Apa ini (hastag ganti presiden) secara etika dan kekuasaan tidak membuat resistensi?” singgungnya.

Dia pun berpendapat, hastag ganti presiden memiliki potensi melanggar hukum secara nasional maupun internasional. Sebagai contoh bisa dipidana dengan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun pasal tersebut berbunyi; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Menghasut. Ada kata menghasut. Menghasut kepada kekuasaan yang sah. Ganti presiden ini kan perlawanan terhadap presiden yang sah. Ancamannya enam tahun kalau 160 KUHP,” jelas Kapitra.

Dia melanjutkan, pergantian presiden sudah diatur undang-undang. Selain Pilpres, bisa juga dengan mosi tidak percaya jika memang ada potensi presiden melanggar konstitusi.

Kapitra melihat hastag #2019GantiPresiden sebuah bentuk mosi tidak percaya. Harusnya, keinginan ganti presiden iu disalurkan ke DPR dan MPR.

“MPR mengajukan ke MK. Kalau MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran terhadap UUD maupun undang-undang oleh presiden, lalu dia mengeluarian keputusan MK agar presiden diimpeachment, jadi tidak pakai hastag,” tukas kuasa hukum Habib Rizieq Shihab itu. (dna/JPC)