Kasus Suap ADP-Asrun, Mantan Kadis PU Kota Kendari Dipanggil KPK

8 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali agendakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan dugaan suap terhadap Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra (ADP).

Kali ini, penyidik memanggil mantan Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Faisal Alhabsy dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kendari, Yohanis Tulak. Selain itu, Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih yang sudah berstatus tersangka juga ikut diperiksa penyidik sebagai saksi terhadap tersangka Adriatma Dwi Putra.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dikatakan, ketiganya dimintai keterangan terkait dengan persoalan hukum yang menimpa Adriatma Dwi Putra.

“Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ADR (Adriatma Dwi Putra, red,” kata Febri, Senin (26/3).

Sekedar diketahui, Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama dengan sang ayah yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun. Selain keduanya, KPK juga mengamankan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih serta Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah.

Hasmun Hamzah diduga memberi sejumlah uang sebesar Rp. 2,8 Miliar secara bertahap. Uang tersebut diduga untuk keperluan kampanye Asrun dalam perhelatan Pilgub Sultra. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK sejak, Kamis (1/3) lalu.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)