Ketahanan Pangan Indonesia Sudah Dijalur yang Benar

34 views
FAJAR.CO.ID — Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak asasi warga Negara yang harus dipenuhi. Karenanya, ketahanan pangan sangat identik dengan kedaulatan Negara. Setiap Negara secara independen melakukan upaya-upaya stategis guna mencapai pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan bagi rakyatnya.
Perubahan lingkungan strategis mendorong isu ketahanan pangan menjadi prioritas utama yang perlu dicermati dan diupayakan guna memastikan pemenuhan hak warga Negara atas pangan. Sejumlah Negara telah menerapkan langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Secara umum, upaya tersebut dilakukan dengan perencanaan dan aplikasi kebijakan politik, sosial, ekonomi dan teknis baik dengan mekanisme top down maupun bottom up. Tentu dalam implementasinya, langkah-langkah untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, disesuaikan dengan prinsip, nilai, kebutuhan, dan juga kemampuan yang khas dari negara bersangkutan.
Di Indonesia, penerapan kebijakan ketahanan pangan dilakukan baik secara makro maupun mikro , tentu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Bentuk aksi nyatanya bisa terlihat dalam program setiap kabinet pemerintah: dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah, termasuk ajakan untuk melakukan diversivikasi pangan. Lalu, bagaimana program ketanganan pangan di Indonesia jika dibandingkan Negara lain?
Belajar dari China dan India
Program ketahanan pangan negara China sebagai contoh, tengah menghadapi tantangan berat. Untuk mencapai swasembada dan pemenuhan kebutuhan warganya, China harus menjalankan program intensif karena besarnya jumlah penduduk meski sudah ada upaya mengerem laju pertumbuhan dengan one child policy.
Perkembangan industri, maraknya arus urbanisasi, pertumbuhan pendapatan, serta pola konsumsi semakin menambah beban program ketahanan pangan yang dijalankan. Pada saat yang sama, produksi pertanian juga terbatas karena sejumlah persoalan: ketersediaan air, keterbatasan lahan, isu-isu lingkungan hidup dan sejumlah faktor non-pertanian. Paling tidak, terdapat 6 (enam) aspek utama yang menjadi fokus perhatian adalah: Tanah, Air, Tenaga Kerja, Investasi di Teknologi Pertanian, Perubahan iklim dan Pola konsumsi.
Sektor pertanian sebagai pendukung ketahanan pangan di China memiliki tiga tujuan: (I) penyesuaian pemenuhan permintaan bahan makanan berkualitas dari golongan penduduk yang lebih sejahtera; (II) memastikan bahwa masyarakat miskin di negara tidak kelaparan; dan (III) menerapkan langkah-langkah yang ramah lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Permintaan untuk produk-produk makanan berkualitas tinggi dari Uni Eropa juga mempercepat perubahan pola konsumsi makanan China. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan urbanisasi jelas sangat berpengaruh pada perubahan pola pangan dan upaya ketahanan pangan.
Sementara itu di India, program ketahanan pangan memiliki banyak hubungannya dengan kekuatan daya beli rumah tangga dan faktor-faktor lain yang menentukan tingkat kemiskinan dan kelaparan. India memiliki masalah kronis ketahanan pangan meskipun makanan dan gizi menjadi perhatian utama dalam kebijakan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan dilakukan melalui pembenahan sektor pertanian, yakni dengan peningkatan produktivitas pertanian untuk memperbesar pertumbuhan ekonomi. Tantangannya adalah degradasi sumber daya alam, terbatasnya produksi, serta terus meningkatnya jumlah penduduk/populasi.
Terjadi delema antara peningkatan produktivitas pertanian dengan kapasitas sumberdaya alam. Berbagai praktek eksploitasi dalam produksi pertanian justru menyebabkan degradasi lahan, hilangnya kesuburan tanah, erosi tanah dan logging air. Untuk itu, India secara nasional melakukan sejumlah langkah, diantaranya: perbaikan fasilitas pendukung seperti gudang/penyimpanan, Gerakan dan Distribusi Tanaman Biji-bijian diseluruh wilayah, mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dan teknik meningkatkan mata pencaharian seperti pengelolaan DAS terpadu, pengelolaan hutan bersama, peningkatan pertanian organik/praktek pertanian berkelanjutan, meningkatkan produksi beras, gandum dan lainnya, kebijakan pemerintah untuk mengelola masalah kelangkaan pangan dan distribusi pangan biji-bijian dengan harga pasar yang terjangkau, perbaikan gizi keluarga (ibu dan anak umur sebelum 2 tahun), pengolahan lahan mengunakan trikoderma dan kembali ke alam.
Bagaimana Dengan Ketahanan Pangan di Indonesia?
Langkah nyata program ketahanan pangan di Indonesia diterapkan guna menjamin peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama makanan pokok seperti beras, selain juga peningkatan kesejahteraan petani dengan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Kebijakan jangka pendek masih diperlukan seperti kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor beras, namun hendaknya didukung pula oleh kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik.
Peningkatan produktivitas padi dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya: perbaikan fasilitas irigasi (panen air), perluasan areal tanam dan perbaikan sarana/prasarana produksi, penggunaan varietas unggul baru/VUB inbrida dan hibrida, sistem pola tanam Jarwo Super, aplikasi kalender tanam, pemupukan berimbang spesifik lokasi, pengunaan alat/mesin pertanian, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) terutama di daerah penghasil beras tradisional, seperti di Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.
Upaya jangka panjang, selain pembatasan impor secara bertahap dan peningkatan produktivitas, juga disertai dengan upaya penganeka-ragaman pangan.  Jagung, ubi, singkong dan tanaman pangan tradisional lainnya ditingkatkan untuk mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, terutama beras.
Kementerian Pertanian juga sudah mengupayakan peningkatan pasokan bahan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri seperti program Serap Gabah (Sergap), dan peningkatan peran Bulog. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap pangan (operasi pasar), mempertahankan cadangan beras nasional, dan mengatasi masalah pada pasokan untuk kestabilan harga pangan.
Strategi pelaksanaan kebijakan umum ketahanan pangan dilakukan melalui jalur ganda (twin-track strategy):
• Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
• Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantan langsung agar tidak semakin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri.
Arah kebijakan umum ketahanan pangan adalah mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Aksesibilitas pertanan harus merata dan bisa dirasakan baik di tingkat rumah tangga, daerah, maupun secara nasional. Pertanian harus diarahkan pada sasaran yang holistik mulai pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, penerapan teknologi inovatif dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan.
Strategi pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan, serta pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. Sejauh ini konsep dan aplikasi upaya pencapaian ketahanan pangan Indonesia secara nasional sudah sesuai dan pada jalur yang benar. Konsep dan strategi ini sangat erat keberhasilannya apabila aplikasi pada semua lini dilakukan dengan baik, dan didukung oleh semua pemangku kepentingan di bidang pertanian.
Penulis:   Dr. Lutfi Izhar, SP., MSc