MA Bolehkan Bekas Koruptor Nyaleg, KOPEL: Kita Sedih Bercampur Marah

3 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menggugurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks koruptor menjadi calon legislatif (caleg). Putusan itu telah dibacakan MA pada Kamis (14/9) lalu.

“Pertama, tentu kita semua yang peduli ingin membangun kembali marwah lembaga parlemen sebagai lembaga yang bersih dari jejak koruptor hari ini berduka. Ada rasa sedih bercampur marah dengan putusan MA,” ujar Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah.

Menurut Syamsuddin, sesungguhnya putusan itu sendiri tidak terlalu mengagetkan. Bahkan pihaknya sudah menduganya.

Kedua, tentu apresiasi bagi KPU yang selama ini telah berjuang maksimal dengan kewenangannya untuk menjadikan pemilu sebagai alat pencarian pemimpin yang lebih baik. Apa yang dilakukan KPU bukanlah semata karena benci mantan koruptor.

“Tapi bagi saya adalah pesan kuat bagi pejabat publik hari ini dan ke depan untuk lebih berhati-hati, lebih amanah dan tidak toleransi pada perbuatan korupsi. Sekali Anda korupsi maka tamat riwayat Anda tidak akan bisa menduduki jabatan publik lagi karena khianat atas sumpahnya,” tutur Syam.

Ketiga, kata Syam, sesungguhnya dengan putusan MA ini masih ada beberapa langkah yang bisa diambil KPU. KPU bisa saja menunda eksekusi putusan MA karena memang ada masa waktu tiga bulan. Namun dalam konteks pemilu yang sisa beberapa hari DCT rasanya sulit.

Langkah lain adalah yakni merujuk pada UU pemilu bahwa bagi mantan napi koruptor harus mengumumkan dirinya secara luas sebagai mantan napi. Ini yang perlu KPU perkuat. “Termasuk menandai nama caleg mantan koruptor di DCT. Ini juga pernah diusul presiden beberapa bulan lalu. Tapi ini langkah selemah-lemahnya iman. Sangat minimal dalam kondisi negara yang sesungguhnya darurat korupsi,” katanya.

Keempat, langkah paling elegan sebenarnya adalah bagaimana Presiden segera mengambil sikap membuat perpu. Argumentasinya jelas. Praktik korupsi di lembaga negara dan daerah yang kian mengkhawatirkan. Bahkan sudah status darurat.

Kasus Malang adalah fakta, nyata bagaimana korupsi berjamaah yang marak. Kemudian di Medan. “Karenanya perpu menjadi penting,” jelasnya.

Keenam, jelas Syam, khusus bagi publik dan media sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan politik bagi masyarakat dalam mengawal moralitas demokrasi maka harus terus melakukan pendidikan politik dengan mengajak masyarakat menolak parpol pendukung caleg koruptor. “Kopel sendiri dalam konteks ini akan terus mengkampanyekannya. Bagaimana kita percaya partai anti korupsi kalau masih mencalonkan mantan napi,” tuturnya.

Menurut Syam, perlu juga publik diinformasikan bahwa dalam berkas pengajuan Caleg, parpol telah menandatangani pakta integritas tidak mencalonkan mantan napi. “Karenanya yang tetap mencalonkan bisa dikategorikan partai ingkar janji dan tidak bisa dipercaya,” imbuhnya. (yon)