Mantap! Pemkot Setujui Penutupan Lokalisasi

13 views

FAJAR.CO.ID, TARAKAN – Instruksi gubernur Kaltara yang meminta dilakukan penutupan lokalisasi, mendapat dukungan Pemkot Tarakan. Bahkan, Plt Wali Kota Tarakan Haeruddin Arief Hidayat menyatakan, pihaknya siap membantu merealisasikan penutupan tersebut.

“Saya mendukung yang disampaikan gubernur Kaltara. Pemerintah kota sangat mendukung sekali,” ujar Arief, Kamis (15/3) malam.

Arief bahkan menyatakan akan memulai persiapan dari sekarang, meski belum ada instruksi tertulis dari Pemerintah Provinsi Kaltara. Dia akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membahas rencana tersebut.

Namun, Arief belum mau memastikan apakah rencana ini bisa terealisasi pada masa jabatannya sebagai Plt Wali Kota Tarakan. Kalaupun belum terealisasi, dia akan mencoba agar rencana ini tetap terwujud saat masa jabatannya sebagai kepala daerah bersama Sofian Raga.

Dia optimistis menutup lokalisasi dan kegiatan prostitusi tidak sulit. Hanya, memang perlu koordinasi yang intens dari semua pihak dan perencanaan yang matang agar tidak timbul kegaduhan dari dampak penutupan lokalisasi tersebut.

“Saya pikir tidak ada juga yang sulit. Cuma kan semua butuh komitmen bersama. Artinya, di kota besar seperti Surabaya yang notabene besar mampu di lakukan,” terangnya.

Apalagi, rencana ini juga diprakarsai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Jadi, mestinya tidak ada yang diperdebatkan dengan penutupan lokalisasi karena memang arahan dari pusat.

“Sambil menunggu secara tertulis, tentu apa yang beliau (Gubernur Kaltara) sampaikan baik secara lisan menjadi catatan buat kami untuk di awal bagaimana berkoordinasi dan mencari jalannya untuk memenuhi yang Pak Gubernur inginkan. Tidak mesti juga harus menunggu. Saya pikir mengenai hal itu sudah bisa jauh-jauh hari dipersiapkan,” ujarnya.

Sedangkan Kabid Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tarakan Eko P Santoso mengatakan, instruksi gubernur Kaltara terkait penutupan lokalisasi wajib untuk ditindaklanjuti.

“Kebijakan ini merujuk juga pada kebijakan pusat melalui Kementerian Sosial memang menargetkan pada tingkat nasional pada 2019 seluruh daerah bebas dari praktik prostitusi,” ungkapnya. (mrs/san/k8)