Menhub Ralat Usulan Tarif Ojek Online Rp 2 Ribu Per Kilometer

25 views

FAJAR.CO.ID — Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan, pemerintah tak akan mencampuri peraturan tarif yang harus didapatkan pengemudi ojek online dari perusahaan aplikator penyedia jasa.

“Yang kita utamakan adalah bagaimana para ojek mendapatkan perlindungan dengan tarif yang memadai dan pemerintah tidak masuk dalam perundingan,” kata Menhub Budi di kantornya, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Padahal sebelumnya, Menhub memberikan usulan tarif ojek online sebesar Rp 2 ribu per kilometernya. Harga ini sudah termasuk dari keuntungan dan biaya jasa.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Kementerian Perhubungan, harga tarif pokok yang pantas adalah di kisaran Rp 1.400–1.500. Dengan besaran ini maka akan menguntungkan semua pihak, baik dari sisi aplikator maupun bagi pengendara ojek online.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai melakukan rapat Pembahasan Taksi Online dan Ojek Online bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan perwakilan Grab dan GoJek, di Kantor Staf Presiden, Rabu (28/3) sore.

“Kemenhub memiliki perhitungan harga tarif pokok ojek online sekitar Rp 1.400-1.500. Dengan keuntungan dan jasanya, sehingga tarifnya menjadi Rp 2.000. Namun, Rp 2.000 itu harus bersih, jangan dipotong menjadi Rp 1.600 atau berapa. Oleh karenanya, ini yang menjadi modal kepada mereka untuk secara internal mereka menghitung. Senin (2/4) nanti harapan kita sudah ada keputusan dari pihak perusahaan,” jelas Menhub.

Hasil dari pertemuan ini adalah mengenai besaran tarif ojek online, yakni penentuan tarif merupakan hak perusahaan. Pemerintah tidak boleh menekan dan mengintervensi. Karena perusahaan juga memiliki perhitungan tersendiri untuk mengeluarkan seberapa besar tarif per kilometernya. (ce1/uji/JPC)