Nindya Karya Jadi Tersangka, Menteri BUMN : Kita Taat Peraturan

5 views

Beritacyber.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menentukan PT Nindya Karya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar pada wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh,

 

Menyikapi pernyataan sah KPK ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, hal ini telah dikomunikasikan segera dengan Nindya Karya sebagai BUMN.

 

“Saya tekankan kepada direksi BUMN, bahwa kita sepatutnya meniru undang-undang undang-undang,” tuturnya, di Taman Kultur, Sentul Bogor, Sabtu (14/4/2018).

 

Hakekatnya kata Rini, kasus Nindya Karya ini yaitu kasus pada direksi sebelumnya. Menurutnya proyek berkaitan kasus itu dijalankan pada 2006.

 

“Karena itu semenjak permulaan 2015 saya menekankan betul bahwa BUMN sepatutnya komit, direksi, manajemen BUMN komit bahwa kita good corporate government (GCG). Karena itu saya katakan bahwa key dari direksi GCG ada skornya. Jadi sekiranya salah satu keberhasilan dari GCG,” ujarnya.

 

Meski demikian, Rini tetap menghimbau, bahwa Nindya Karya sepatutnya mentaati undang-undang dan meniru semua pengerjaannya. Hal itu sebagai suatu koreksi daya kerja perusahaan ke depan supaya dapat lebih baik lagi.

 

“Kita ikuti dan dukung semua tujuan menjadi lebih baik dan dapat transfaran,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief menyebut Nindya Karya yaitu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang jadi tersangka institusi antirasuah. Hal itu dinyatakan Syarief sesudah KPK menentukan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka dari pihak korporasi. Kedua perusahaan hal yang demikian diduga terlibat tahun anggaran 2006-2011. (gir)