Novanto: Saya Dijebak Marliem

2 views

FAJAR.CO.ID — Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto, membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018). Dalam pledoinya, mantan ketua DPR itu mengaku dijebak oleh pengusaha Johanes Marliem, Direktur Biomorf Mauritius yang juga menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek e-KTP.

Menurutnya, Johanes Marliem sengaja merencanakan sejumlah pertemuan dengan dirinya, kemudian sengaja merekam percakapan antara dirinya dengan Johanes Marliem saat membahas proyek e-KTP.

“Sejak awal saudara Johanes Marliem dengan maksud tertentu telah dengan sengaja menjebak saya dengan merekam pembicaraan pada setiap pertemuan dengan saya,” ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Di sisi lain, mantan ketua umum Partai Golkar itu mengaku menyesal setelah bertemu dengan pengusaha yang memberinya hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah bermerk Richard Mille tersebut.

Apalagi, pertemuan pertemanannya di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta merupakan awal mula Novanto terlibat dalam proyek bernilai truliunan rupiah itu.

“Jika saja, saya tidak bersedia ditemui Andi Agustinus, Irman dan Diah Anggraeni di Hotel Grand Melia, mungkin saja saya tidak akan pernah terlibat jauh dalam proyek E-KTP yang telah menyeret saya hingga duduk di kursi pesakitan ini,”sebutnya.

Padahal, dia menilai, jabatannya saat itu tidak berhubungan dengan intervensi terhadap proyek e-KTP. Karena itu, dia pun membantah menerima uang maupun barang dari proyek tersebut.

“Faktanya, uang tersebut terbukti berpindah tangan ke pihak lain, bukan kepada saya,” jelasnya.

Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el.

“Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili supaya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana berupa penjara 16 tahun,” ucap Jaksa Abdul Basir saat membacakan tuntutan, Kamis (29/3/2018) lalu.

Novanto, menurutnya, terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto juga harus membayar uang pengganti sejumlah US$7.435.000 dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian selambat-lambatnya setelah satu bulan hukuman berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, jaksa pun meminta supaya hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah eks ketua umum Partai Golkar itu menjalani masa hukuman. Novanto dinilai telah mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Perbuatan yang melibatkan eks ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun. Dia dinilai terbukti mendapat jatah USD7,3 juta. Dia juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai USD135 ribu dari proyek bernilai Rp5,8 triliun itu. (rdw)