Pak Jokowi, Jangan Ada Lagi Krisis 98

31 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Kondisi nilai tukar rupiah yang terpuruk terus menjadi perhatian para kritikus. Pemerintahan Jokowi diingatkan untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

Juru bicara PKS Muda bidang Ekonomi, Muhammad Kholid mengatakan, jika masalah ini dibiarkan larut akan mengulang sejarah krisis tahun 1998.

“Merosotnya rupiah menjadi pertanyaan semua orang. Memori kolektif kita sebagai bangsa teringat kembali pada memori 20 tahun yg lalu. Apakah akan terjadi seperti itu lagi?,” ungkap Kholid dalam acara PKS Muda Talks di Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (31/5).

Menurut Kholid, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam permasalahan tersebut. Sebab, merosotnya nilai tukar rupiah juga dipangruhi oleh rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia.

“Fundamental ekonomi kita tidak kuat, dan tidak mungkin otoritas menyebut fundamental ekonomi kita rapuh. Bisa dicek di website pemerintah tentang data-data transaksi berjalan kita, semuanya menunjukan defisit,” ujarnya.

Selain karena faktor eksternal, yakni kebijakan The Federal Reserve (The Fed) menaikkan nilai suku bunga. Hal lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah tingginya utang luar negri.

Menurut Kholid, akan menjadi bumerang di kemudian hari jika kondisi nilai tukar rupiah tidak segera ditangani.

“Pada tahun 98 otoritas tidak memperkirakan akan ada krisis terhadap nilai tukar rupiah, sehingga utang yang dimiliki pemerintah saat itu semakin bertambah besar. Hari ini pun  seperti itu, utang luar negri kita semakin tinggi, jangan sampai kita mengulang sejarah,” paparnya.

Pendapat senada disampaikan oleh Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Abrar P.G Talattov yang menyebutkan bahwa inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan mempengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah.

“Tidak kalah penting stabilitas ekonomi politik dalam kebijakan pemerintah pemerintah yang dianggap tidak konsisten. Salah satunya di awal pemerintah Jokowi, pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dengan merelokasi belanja subsidi menjadi belanja produktif,” jelas Abrar.

“Tapi inkonsistensi itu mulai dilakukan di tahun ini yang memasuki tahun politik, belanja subsidi yang semakin bertambah,” imbuhnya.

Menurut Abrar, merosotnya nilai tukar rupiah yang menginjak angka Rp 14.000 an per dolar AS sudah menjadi peringatan kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan penyelamatan.

“Ini menjadi warning juga karena kita dari awal Januari hingga Mei itu depresiasi sudah sekitar 4,4 persen. Serta menghentikan kebijakan impor yang saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah,” tandasnya. [fiq]