PAN Sebut Reforma Agraria Jokowi Palsu Kalau…

20 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi bagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih diributkan. Bahkan, aksi ini mendapat kritik pedas dari Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Menurut Amien Rais beberapa pekan kemarin, aksi bagi-bagi sertifikat tanah dari Jokowi ke masyarakat hanyalah aksi bohong-bohongan. Kritik ini lantas mendapat tanggapan serius dari anak buah Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski Luhut Binsar Pandjaitan memberikan perlawanan berupa ancaman kepada Amien Rais berupa membongkar dosa-dosa masa lalu politisi senior itu, tak lantas membuat Amien Rais maupun PAN kendor untuk melayangkan kritik kepada kebijakan Pemerintah.

Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais mengatakan, kritik dari Amien Rais kepada Pemerintah salah ditanggapi oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, isu yang menjadi poin utama dalam kritikan Amien Rais itu sudah berpindah dari subtansi terkait dengan ketimpangan lahan menjadi isu yang sangat politis.

“Terus terang isu mengenai ketimpangan tanah ini menjadi agak bergeser dari subtansi terkait dengan ketimpangan lahan menjai isu yang sangat teknis soal metodologi dan koleksi data. Bahkan menjadi sangat politis,” kata Hanafi dalam konfrensi persnya di Ruang Fraksi PAN, Gedung DPR RI, Kamis (29/3).

Seharusnya, kata Hanafi, masalah kritikan yang disampaikan oleh Amien Rais harus dijawab agar masalah ini terselesaikan tanpa harus ada ancaman-ancaman. “Sebuah hal yang bisa kita saksikan bersama, kenyataan ada ketimpangan lahan. Ini yang kemudian mestinya dijawab supaya problem ini selesai sebelum periodenya (Jokowi) berakhir,” ucapnya.

Lanjut Ketua Fraksi PAN di DPR RI itu, reforma agraria yang sedang dikampanyekan oleh Pemerintah akan menjadi palsu bila hanya dimaknai dengan cara membagi-bagi sertifikat.

“Reforma agrarianya menjadi palsu kalau cuman sekedar dimaknai bagi-bagi sertifikat. Kalau dibagi ya memang haknya, masyarakat otomatis senang. Tetapi, juga banyak masyarakat yang belum senang karena mereka seharusnya punya lahan, tapi justru dihadapkan pada konflik agraria,” jelasnya.

Untuk itu, Hanafi menyarankan agar Pemerintah harus tahan dengan kritik yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia harus ditanggapi dengan bijak dan sungguh-sungguh. “Jadi kita harus kembali pada semangat bahwa kritik terhadap Pemerintah Jokowi terkait ketimpangan lahan ini, harus ditanggapi secara sungguh-sungguh,” tutup Hanafi. (Aiy/Fajar)