Panwaslu Tegur Humas Parepare

9 views

FAJAR.CO.ID, PAREPARE –  Website Humas Pemerintah Kota Parepare, http://setdako.pareparekota.go.id/ mendapat sorotan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Parepare. Pasalnya, salah satu iklan dipojok atas website tersebut masih terpasang foto salah satu calon Wali Kota Parepare. Hal itu dinilai dapat mempengaruhi netralitas dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Ketua Panwaslu Kota Parepare, Zainal Asnun yang sedang mengikuti bimbingan teknis di Jakarta mengakui memberikan teguran terhadap Pemkot Parepare. Bahkan, pihaknya akan segera melayangkan panggilan terhadap Kabag Humas Pemkot Parepare untuk dimintai klarifikasinya.

“Iya, kita akan segera memanggil pihak Kabag Humas Pemkot Parepare, terkait masih terpasangnya gambar di halaman website resmi milik pemerintah tersebut,” ujarnya, Selasa (27/3.

Zainal menegaskan, pihaknya juga telah telah memerintahkan Ketua Panwaslu Kecamatan Bacukiki Barat untuk melakukan peneguran. “Kita akan proses hal ini, karena juga telah terpantau. Jika ada pelanggaran, soal ketidaknetralan dibagian Humas Pemkot Parepare, maka kami pastikan akan menindaklanjutinya ke Komite Aparat Sipil Negara (KASN),” tegasnya.

Terpisah, Kabag Humas Pemkot Parepare, Amarun Hamka menegaskan gambar salah satu calon Wali Kota Parepare itu bukan iklan. “Itu bukan iklan, kepala website dan sudah dua tahun itu terpasang,” tegasnya.

Ia pun mengklaim, sebuah kesalahan jika calon Wali Kota itu bukan lagi Wali Kota Parepare. Tapi, hanya berstatus cuti untuk kampanye, sehingga yang menjabat dinamakan pejabat sementara Wali Kota bukan Plt Walikota.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Makassar, Prof Anwar Borahima terkait hal itu menegaskan, website resmi Pemkot Parepare itu sudah jelas melanggar. “Pastilah melanggar, karena ini milik Pemkot lalu digunakan,” singkatnya.

Terkait hal itu, pihaknya juga sudah mengingatkan ke pihak Panwaslu Parepare. “Aturan netralitas ASN, mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN,” ungkapnya melalui WhatsAPP pribadinya. (*)