Pekerjakan ABG, Danny Pomanto Ancam Sanksi Pemilik THM

4 views

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Maraknya Temat Hiburan Malam (THM) di Kota Makassar yang mempekerjakan anak usia dini, mulai mengundang kecemasan.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto pu .berjanji akan menindaki tempat hiburan malam (THM) yang mempekerjakan anak baru gede atau anak dibawah umur. Baginya, tak ada toleransi mengenai hal tersebut.

Mempekerjakan anak dibawah umur menurut Danny adalah sebuah pelanggaran yang berat. Olehnya, ia akan memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Satpol PP untuk membantu menindaki hal tersebut.

Danny juga berjanji akan melakukan operasi ke beberapa tempat hiburan malam dalam waktu dekat ini. Karena selain berhubungan dengan tenaga kerja, hal ini juga berhubungan dengan perlindungan anak yang selama ini digalakkan oleh pemerintah kota

“Saya akan tindaki. Itu tidak ada toleransi. Dinas tenaga kerja dan Satpol PP harus menindaki ini. Saya akan operasi, ini menyangkut juga perlindungan anak,” katanya.

Kepala Sapol PP Kota Makassar, Iman Hud mengatakan, jika pihaknya sampai saat ini belum menemukan adanya anak dibawah umur yang dipekerjakan di THM.

Namun kata Iman, aia akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Jika sudah diminta untuk turun menangani masalah ini dari Disnaker, maka pihaknya akan langsung menindak.

“Kalau memang ada, berarti itu sudah melanggar undang-undang. Nanti kita konsultasikan dulu dengan dinas tenaga kerja. Untuk tindakan kita belum tahu bagaimana teknisnya, tapi kalau sudah ada permintaan turun dari disnaker, kita akan turun,” kata Iman.

Iman menambahkan, jika hal itu terjadi, maka sudah melanggar perda dan undang-undang. Sehingga dirinya menegaskan akan menyikapinya dengan serius.

Terpisah, jaringan eksploitasi anak di Kota Makassar dengan mempekerjakan anak dibawah umur seakan sulit dihilangkan. Lemahnya pengawasan serta kontrol dari Pemerintah Kota Makassar membuat para pelaku usaha begitu babas mempekerjakan anak anak dibawah umur.

Tidak sedikit anak usia belasan tahun kini sudah banyak bekerja di Tempat Hiburan Malam (THM) dan jasa panti pijat. Bahkan sudah terlibat didalam praktik prostitusi.

Fenomena itupun membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram, bahkan menjadwalkan tuk memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Kota Makassar.

Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Sampara Sarif meminta pemerintah kota harus turun melakukan tindakan dan memberikan sanksi bagi perusahaan perusahaan yang terbukti mempekerjakan anak dibawah umur. Sanksi yang pantas diberikan kepada perusahaan nakal itu berupa pencabutan izin usaha.

Semua stakeholder termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis harus giat melakukan kontrol ataupun pengawasan ke perusahaan perusahaan yang ada. Jangan diam dan menunggu laporan masuk dari masyarakat.

“Sudah adakan program Jagai Anakta, program itu harus efektif. Hal-hal seperti inilah yang harus pemerintah kota pro aktif. Jangan hal-hal tidak penting dibesar-besarkan,” kata Sampara, Rabu (10/10).

Selain menjadwalkan untuk memanggil SKPD terkait, Komisi D DPRD Kota Makassar juga akan melakukan peninjauan di lapangan. Sehingga dapat memberikan penilaian atau evaluasi atas kerja-kerja pemerintah kota selama ini.

“Bagaimana kita menginginkan eksploitasi anak terlebih mempekerjakan anak di THM dan panti pijat tidak ada dan terjadi di Makassar,” tambahnya.

Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Mudzakkir Ali Djamil juga meminta kepada pemerintah kota tidak lengah ataupun terkecoh oleh perusahaan perusahaan nakal pekerjakan anak dibawah umur. Untuk memastikan semua tempat usaha bersih dari eksploitasi anak dibawah umur perlu adanya kerja nyata dan pengawasan dari pemerintah kota.

“Perusahaan perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur mesti dievaluasi. Apalagi jika pekerjakan anak di tempat-tempat hiburan dan panti pijat. Harus diberikan sanksi pencabutan izin usahanya. Kasihan itu anak,” tegasnya.

Selama ini, dewan menilai pemerintah kota tidak aktif melakukan monitoring dan pengawasan di perusahaan. Akibatnya cukup banyak perusahaan tempat hiburan mempekerjakan anak dibawah umur.

“Pemerintah kota harus aktif melakukan monitoring terhadap perusahaan perusahaan yang mempekerjakan anak dibawah umur. Lebih parah lagi kalau kerja di panti pijat dan THM. Pengawasan harus ketat, kalau masih melakukan izinnya dicabut,” lanjutnya. (arf-nug/bkm/fajar)