Pemahaman Neolib Mengancam Aspek Sosial, Politik dan Budaya Bangsa

4 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyarankan agar publik menyikapi polemik RUU KUHP secara positif, karena masalah ini berhasil membuat ricuh antara anak bangsa.

Berbagai macam tanggapan dari publik soal RUU KUHP ini. Bahkan, masalah ini mendapat respon berbeda dari Pemerintah. Dengan respon berbeda ini, Nasir Djamil mengaku ada perhatian khusus dari publik untuk DPR dan Pemerintah agar diperbaiki lebih baik.

“Soal polemik KUHP, tentu Polemik ini harus disikapi secara positif. Artinya bahwa denyut nadi rakyat ini bergerak, kalau nggak bergerak tidak ada respon. Saat ini DPR dan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar kemudian KUHP ini benar-benar satu karya agung yang bisa menjadi bagian, yang tidak bisa terpisahkan dari pembaruan hukum nasional kita,” kata Nasir Djamil saat menggelar diskusi di Ruang Pressrum DPR RI, Selasa (27/3) dengan tema ‘Polemik Revisi UU KUHP?’.

Dikatakan politisi PKS itu, pihaknya menyadari bahwa beberapa norma yang kemudian direspon oleh publik terkait dengan pidana mati, kriminalisasi, LGBT, perbuatan zina, penghinaan terhadap pimpinan negara baik Presiden maupun Wakil Presiden, cabul hingga kumpul kebo.

Masalah-masalah seperti ini sudah diakomodir oleh Komisi III yang membidangi hukum dan dimasukan dalam revisi KUHP.

“Tentu saja kami menyadari, bahwa kita ini merujuk kepada Konstitusi Republik Indonesia, bahwa negara kita ini adalah negara yang berketuhanan,” ujar Nasir.

Lebih lanjut politisi asal Aceh itu, ada semacam ideologi neolib yang sedang dijalankan oleh anak bangsa. Menurut Nasir, idiologi neolib ini tak semata-mata terfokus pada sektor ekonomi tapi juga pada masalah sosial, politik hingga budaya.

“Memang harus kita akui, hari ini ada semacam idiologi apa yang disebut dengan neolib. Jadi neolib itu bukan hanya ekonomi, neolib itu kan liberalisasi. Artinya yang saya pahami adalah menghilangkan peran negara dalam melindungi warganya,” jelas Nasir.

“Jadi paham-paham neolib ini bukan hanya menyangkut soal ekonomi dalam pandangan saya, tetapi juga soal aspek sosial, budaya dan politik dalam kehidupan masyarakat kita,” tambah Nasir.

Padahal, lanjut Nasir, negara Indonesia memiliki karakter tersendiri yang berketuhanan Maha Esa, dan saat ini karakter tersebut sedang redup dengan adanya oengaruh idiologi neolib itu sendiri.

“Kita tahu negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita juga punya karakter, boleh jadi hari ini karakter itu semakin redup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Nasir Djamil. (Aiy/Fajar)