Pemerintah Akan Masifkan Pembangunan di Daerah Perbatasan

11 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan terus membangun infrastruktur dari pinggiran. Hal ini dalam rangka mengejawantahkan salah satu poin Nawacita Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

Kepala Bagian Humas Kementerian (PUPR) Krisno Yuwono mengatakan, tujuan membangun jalan dari pinggiran ialah agar ekonomi masyarakat di daerah maupun di perbatasan terdongkrat. Karena, dengan adanya akses jalan, mobilitas ekonomi masyarakat lebih cepat dan berefek pada penghasil warga perbatasan.

“Sesuai amanat Nawacita membangun dari pinggiran diejawantahkan beberapa hal, secara tekstual, benar dari pinggiran lebih kepada masyarakat berpenghasilan rendah
wilayah perbatasan, wilayah benar-benar pinggiran,” ujar Krisno dalam sebuah diskusi bertajuk “Optimalisasi Peran Jurnalis dalam Mengabarkan Pembanguan di Perbatasa” di Kawasan Panglima Polim, Jakarta, Senin (24/9/18).

Krisno melanjutkan, dulu, daerah perbatasan ini dikenal dengan “beranda” belakang negara. Saat ini, dengan masifnya pembangunan infrastruktur, pemerintah ingin membalikkan daerah perbatasan tersebut menjadi “beranda” depan Indonesia. “Sehingga (akses jalannya) harus benar-benr bagus. Ini yang coba dilakukan pemerintah sekarang,” tuturnya.

Krisno menerangkan, yang sudah dilakuakn PUPR sekarang, salah satunya ialah meningkatkan kondisi pos lintas perbatasan. Ada tujuh pos lintas batas yang sudah diresmikan yakni tiga di Kalimantan Barat, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan satu di Papua.

“Ketujuhnya beroperasi dengan kondisi jauh lebih baik dari negara tetangga. Dengan pembangunan itu membawa dampak positif kepada warga sekitar,” ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Soebhan menuturkan, pembangunan di kawasan perbatasan memang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Hal itu lantaran daerah, khususnya Kalimantan dan Papua memiliki struktur tanah yang lembut.

Sehingga ketika infrastruktur jalan dilakukan di area perbatasan Malaysia dan Papua Nugini hasilnya kadang tidak maksimal. “Di sana kawasan gambut. Ketika dibangun jalan dan diaspal, bisa ambles. Tingkat kesulitannya tinggi. Untuk itu, bisa mencoba aspal campur plastik yang lebih kuat,” paparnya.

Karenanya, Syafuan menyarankan agar pemerintah tidak hanya membangun kawasan perbatasan, melainkan pulau terdepan atau terpencil. Sebab, selama ini pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur semata, sehingga melupakan aspek lain.

“Kan bisa dibentuk satuan unit pemerintahan dengan menempatkan pegawai lokal. Dulu kasus Sipadan dan Ligitan direbut Malaysia, karena kita tak ada pemerintahan lokal di sana, kita cuma klaim,” katanya.

Ia juga berharap, ke depan di wajibkan di buka unit pemerintahan di daerah perbatasan dan pulau terluar agar ada bukti kehadiran pemerintah.