Penjelasan Sri Mulyani Mengapa Utang Negara “Menggunung”

16 views

FAJAR.CO.ID — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Imdrawati, akhirnya angkat bicara terkait utang Indonesia yang “menggunung” sehingga menjadi trending topic beberapa pekan terakhir.

Ada dua hal penting yang menjadi fokus perhatian menteri terbaik dunia ini dalam menyangkal pandangan utang versi ekonom dan politisi.

Pertama, rasio nominal utang yang dibandingkan dengan belanja modal lalu kedua kategori belanja.

“Mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur juga kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang,” tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Jawapos.com di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp 573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya.

Oleh karena itu, kata dia, pernyataan bahwa ‘tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya’ adalah kesimpulan yang salah.

“Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita,” tutur dia.

Disamping itu, selain melihat neraca, dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian. Dia mengatakan apabila hanya diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maka defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan (jauh) dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.

“Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3 persen PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun. Langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi,” terang Sri Mulyani.

Demikian juga untuk tahun 2017, dimana defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5 persen. Tahun 2018 ini target defisit Pemerintah juga kembali menurun menjadi 2.19 persen PDB. (uji/JPC)