PN Jaksel Perintahkan Boediono Ditersangkakan, Demokrat: Nabrak Aturan Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas kasus korupsi Bank Century.

Keputusan hakim PN Jaksel ini langsung menghebohkan bangsa ini. Pasalnya, kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu sempat fakum alias tidak diproses. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wakil Presiden RI Boediono dan beberap orang lain itu langsung direspon oleh Partai Demokrat.

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, keputusan hakim PN Jaksel tidak masuk dalam ketentuan KUHP maupun perluasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Magister ilmu hukum itu mengklaim, putusan PN Jaksel secara terang-terang telah menabrak aturan hukum yang ada.

“Putusan Praperadilan PN Jaksel ini tidak masuk, baik diketentuan KUHAP maupun perluasannya dalam putusan MK diatas. Pertanyaannya, sekarang dimana kita akan meletakkan putusan ini dalam pranata aturan hukum kita. Maka kami katakan putusan ini telah menabrak aturan hukum yang ada. Putusan ini cacat hukum, karena cacat maka tidak perlu di jalankan,” kata Jansen lewat rilisnya ke Fajar.co.id, Rabu (11/4).

Dikatakan mantan staf hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, langkah hukum yang diambil oleh hakim PN Jaksel ini sangat lucu dan cacat hukum. Padahal, lokasi PN Jaksel tidak terlalu jauh dari Mahkamah Agung dan dikelilingi oleh para pakar hukum untuk meminta pertimbangan atau penjelasan atas kasus tersebut.

“Sejenis hukum ini dilakukan di pengadilan yang jauh dari Jakarta okelah. Kita maklum, mungkin akses terhadap informasi dan para ahli hukum jauh. Ini kan di Jakarta, bertabur para ahli hukum yang bisa dipanggil kepersidangan sebelum putusan diambil. Dan juga PN Jaksel ini jaraknyakan dekat dengan kantor Mahkamah Agung, bisa juga konsultasi kesana, bertanya ke hakim yang lebih senior,” ujarnya.

Atas dasar itu, Jansen meminta agar Mahkamah Agung secepatnya meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh PN Jaksel dengan mengintruksikan agar Boediono ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Bank Century. “Sebagai instusi yang mengawasi produk peradilan, termasuk putusan ini, kami meminta MA serius meluruskan kesalahan ini. Karena putusan yang berisi perintah agar KPK menetapkan tersangka baru ini jelas diluar kewenangan praperadilan,” pintanya.

Politisi asal Sumatera Utara ini pun menjelaskan, praperadilan secara terang sudah dijelaskan dan diatur dalam KUHP dan keputusan MK. Praperadilan itu kompetensinya hanya soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut, meliputi menangkap, menahan, menggeledah dan menyita serta menguji penetapan seseorang sebagai tersangka.

“Bukan malah terbalik hakim Praperadilan menjadi meminta seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Logikanya, kalau seseorang itu nantinya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik karena putusan ini, maka orang ini menjadi tidak bisa lagi dong menguji status tersangkanya ini ke praperadilan,” jelasnya. (Aiy/Fajar)