Politisi Gerindra Ingatkan Ombudsman, Jangan Pakai Standar Ganda!

7 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menaggapi pernyataan OMBUDSMAN soal penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Aban, Jakarta Pusat, melawan hukum.

Politisi Gerindra ini menilai pernyataan Ombudsman yang dilemparkan itu tidak tepat jika ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Saya mengingatkan agar Ombudsman tidak standar ganda dan overlap dalam menangani laporan. Ada 2 Kasus yang sudah melewati domainnya,” ujar Dasco dalam keterangan tertulis 28/3/2018.   Ada dua kasus mencolok yang saya jadikan rujukan.

Menurut Dasco undang-undang yang telah melewati batasnya yaitu UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman  dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik karena pengaturan jalan bukan termasuk kegiatan pelayanan atas barang dan jasa atau pelayanan administratif.

Selanjutnya, Ombdusman juga mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasti Pemerintahan yang memberikan pejabat pemrintahan hak untuk melakukan diskresi.

“Memang Ombudsman itu adalah Mitra Komisi II, tetapi kalau melakukan tindakan overlap maka akan menimbulkan konflik dan masalah hukum yang merupakan ranah Komisi III,”ujarnya.

Dasco menuturkan pernyataan anggota Ombudsman yang menengarai adanya dugaan jebakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada pejabat BPN yang dilakukan para notaris bermasalah sudah memasuki ranah pemberantasan korupsi yang menjadi domain KPK, Kejaksaan dan Polri.

“Kasus OTT tidak penting soal dijebak atau tidak, acuannya hanya pemenuhan unsur delik pasal-pasal  pidana korupsi,”ungkapnya.

Yang lebih memprihatinkan, Ombudsman terksan justru melindungi oknum pejabat BPN yang berpotensi korup daripada membenahi aspek pelayanan publik di BPN yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

“Saya berharap Ombudsman bisa melakukan perbaikan serius dalam menjalankan tugasnya, praktek standar ganda dan overlap harus dijauhi.”tukasnya. (Fajar)