PTUN Makassar Terima Gugatan PT GMTD, Warga Mariso Was-Was Kehilangan Lahan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Warga Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso, khususnya yang berdomisili di Jl. Nuri Lr. 300 RW. 6 RT. 7 merasa resah dan was-was. Pasalnya, PTUN Makassar menerima Gugatan PT GMTD, Tbk terkait sengketa lahan yang terletak di kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Surat keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 86/6/2017/PTUN.Mks adalah kurang lebih 4500 M2, berupa 14 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar tahun 2009, 2013, 2014, 2015 dan 2016, yang diterbitkan melaui Program Nasional (PRONA).

“Perlu kami tegaskan disini bahwa luas tanah yang di maksud kurang lebih 4500 M2. Hal inilah yang membuat beberapa warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan tersebut merasa resah dan was-was, mengingat tanah yang mereka tempati saat ini dan juga telah memiliki alas hak baik berupa sertifikat hak milik,”kata Koordinator Gerakan Masyarakat Mariso, Irvan Kevin saat ditemui di salah satu warung kopi di Makassar, Minggu (16/9/18).

Hal yang menjadi ketakutan warga, ketika gugatan tersebut berlanjut hingga kepada Mahkamah Agung (MA). Tentunya akan berimbas pada kemenangan PT GMTD.

“Olehnya itu melalui kesempatan ini, kami dari Gerakan Masyarakat Mariso meminta kepada Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar dapat memediasi persoalan tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya,”lanjutnya.

Selain itu, ia meminta Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya. Khususnya dalam pemberian legitimasi kepemilikan Iahan kepada warga masyarakat yang telah mengajukan permohonan sertifikat dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Demikian juga dengan Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara agar bisa Iebih cermat dalam menerima dan memutuskan setiap gugatan lahan. Dimana diatasnya telah ditempati dan dikuasai oleh masyarakat setempat berdasarkan alas hak yang sah dari Pemerintah.

“Jika tidak ada tindak lanjut, maka kami akan melakukan aksi lagi kepada pihak terkait agar ini diselesaikan dan diperhatikan dengan baik. Saat ini kami baru melayangkan surat ke DPRD, agar di pertemukan di pihak PT GMTD,”jelasnya.(sul)