Sebut Kemenag ‘Bangsat’, Arteria Dahlan: Saya Ngomong Santu

3 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak terima, jika ada pihak yang mengatakan dirinya berbicara tidak sopan saat menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung HM. Prasetyo kemarin.

Dalam pertemuan yang berlangsung kemarin, Rabu (28/3) kemarin itu, Arteria sempat mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) RI ‘Bangsat’ atas masalah penipuan yang dilakukan oleh travel umroh dan haji.

Namun, pernyataan ini menurut Arteria sangat santun dan sangat subtantif. Bahkan, menurut politisi asal Jawa Timur ini mengakui kata ini sudah disampaikan beberapa kali termasuk saat rapat di Komisi VIII.

“Kebetulan saya di komisi VIII terkait dengan masalah penyelenggara umroh. Saya ngomong santu, saya ngomong sangat subtantif dan omongan ini bukan omongan yang sekali. Saya ngomong itu sudah kemarin sudah saya sampaikan di Komisi VIII setelah kesimpulan pembentukan Panja,” kata Arteria, Kamis (29/3).

Dikatakan Arteria, masalah penipuan calon jamaah umroh dan haji yang dilakukan oleh jasa trevel ini sudah berulang kali, dan Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan jika menindaknya sangat repor. “Terkait dengan penyelenggaraan umroh, Panja First Travel lah bahasa singkatnya. Ini kan temuannya sudah ada, pola yang disampaikan Jaksa Agung kalau menindak, repot,” ucapnya.

Menurut Arteria, masalah ini tidaklah begitu repor kalau ditindak. Namun, pihak penegak hukum sering bermain di hilir hingga proses penindakannya dibilang repor. “Kenapa repot? Kita selalu bermain di hilir, apa bedanya kita mengkritisi KPK. Ternyata pola main di Kejaksaan kan sama. Makannya saya katakan bisa gak diubah mainnya, main di hulu,” jelasnya.

Lebih lanjut polisi yang dilantik gantikan Djaror Saiful Hidayat ini, dirinya sangat heran dengan pihak Kejaksaan Agung yang tidak melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemenag. Padahal, hampir sebagian besar Kementerian sudah dilakukan MoU dengan Kejaksaan Agung.

“Sebenarnya saya itu mendukung dan melindungi teman-teman di Kemenag. Kan kemarin dibuat yang namanya MoU dengan kemendes. Padahal jumlah desa 75 ribu. Aparat kejasaan berapa, maka kita katakan ini sulit dikatakan. Tapi gak apa-apa ini niat baik. Ada MoU dengan BUMN, dengan Kemendagri, semua Kementria lembaga ada MoU-nya, kenapa sih untuk di Kementerian Agama tidak dibuat MoU aja,” tanya Arteria.

Atas dasar ini, pihak Kejaksaan Agung sulit menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum di Kementerian Agama tidak tersentuh. “Kenapa ada fakta di depan mata, temuannya ada perbuatan melawan hukum dimana siapa yang terindikasi terlibat kan sudah ada sebagai materi rapat di Komisi VIII. Buat MoU-nya, sehingga modelnya seperti ini dan bangsat-bangsat yang ada di Kementeria Agama itu gak tersentuh lagi,” tutupnya. (Aiy/Fajar)