Selain BBM, Ini 3 Aturan Yang Cepat Dianulir Jokowi

9 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada beberapa kebijakan yang dianulir lantaran banyak menuai aksi protes masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra yang terlarut-larut.

Dari beberapa kebijakan yang dianulir tersebut, mendapat respon positif lantaran pemerintah dianggap cepat tanggap dalam menghadapi persoalan. Namun, disisi lain juga menimbulkan kesan tidak selaras antar sesama pemangku kebijakan.

Setidaknya, Presiden Joko Widodo telah menganulir kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :

1. Presiden Jokowi anulir kebijakan Menhub soal ojek & taksi online

Hingga saat ini, transportasi online masih diperbolehkan beroperasi. Aturan tersebut dinyatakan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan setelah dipanggil Presiden Jokowi yang mempertanyakan larangan yang sebelumnya dibuat.

“Transportasi umum belum bisa melayani kebutuhan masyarakat terutama Jabodetabek, solusinya bagaimana? Pakai dulu sampai transportasi publik sudah layak,” kata Jonan.

Pemerintah akan mengubah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak mengakomodir kendaraan roda dua sebagai transportasi publik.

Jonan mengakui, pemerintah belum bisa menyediakan transportasi publik yang layak. Apabila ini ojek aplikasi menjadi transportasi maka akan dikonsultasikan kepada pihak Mabes Polri.

2. Presiden Jokowi batalkan kenaikan uang muka mobil pejabat

Presiden pada awal Juli 2015 silam akhirnya membatalkan untuk menaikkan tunjangan uang muka mobil pejabat. Setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan dicabut. Jokowi saat menandatangani perpres tersebut mengaku tidak mencermatinya satu per satu.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kala itu menjelaskan, setelah Perpres 39/2015 dibatalkan, aturan tentang uang muka bagi mobil pejabat negara akan kembali ke Perpres Tahun 2010.

Dalam Perpres tersebut, diatur uang muka mobil untuk pejabat negara berkisar Rp 116.650.000. Adapun dalam Perpres 39/2015, uang muka itu naik 85 persen menjadi Rp 210.890.000.

Dana tersebut diantaranya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

3. Baru diteken 3 hari, Presiden Jokowi revisi aturan soal JHT

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja akhirnya merevisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah mendapat protes dari masyarakat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 berisi tentang JHT boleh dicairkan setelah 10 tahun bekerja, baru diteken tiga hari sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengumumkan revisi aturan tersebut bersama dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

“Perubahan peraturan ini dilakukan untuk mengakomodir kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat khususnya yang terkait dengan pengaturan manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh,” kata Menaker.

Dalam aturan-aturan baru tersebut, mulai 1 September 2015, Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo.

Sebagai informasi, JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang sudah mencapai usia 56 tahun serta Pekerja yang mengalami cacat tetap.

(mys/JPC)