Semua Kota/Kabupaten Rawan Politik Uang

18 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bawaslu RI melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019. Hasilnya ada dua kabupaten yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi serta 15 Provinsi berkategori rawan yang melebihi rata-rata nasional.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin menjelaskan, IKP ini merupakan segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.

“Dari hasil penelitian Bawaslu, 177 kabupaten/kota atau setara dengan 34,2 persen terkategori rawan tinggi terpapar praktik politik uang. Tidak ada satu daerah pun yang terkategori rawan rendah dalam dimensi praktik politik uang,” urai Afif di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta, Selasa (25/9).

Dua daerah yang memiliki kerawanan tertinggi yakni Kabupaten Lombok Timur dengan skor IKP 70,02 dan Kabupaten Teluk Bintuni dengan skor IKP 66,47. Adapun 338 kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan sedang pada dimensi praktik politik uang.

Afif menerangkan, dimensi praktik politik uang didasarkan pada subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu dan partisipasi publik. “Artinya, praktik politik uang dapat terjadi pada tahapan-tahapan tersebut,” cetusnya.

Isu strategis lain yang dapat menjadi perhatian pemangku kepentingan pemilu adalah aspek keamanan. Tercatat, 94 kabupaten atau kota masuk dalam kategori rawan tinggi. Sisanya, 420 kabupaten atau kota terkategori rawan sedang. “Subdimensi aspek ini adalah keamanan dan relasi kuasa,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Afif memaparkan, untuk IKP tingkat provinsi, terdapat 15 daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional. Diantaranya, Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Menurut Afif, setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Untuk Papua Barat, Sumatera Barat dan Maluku, daerah ini memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

“Lalu merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi,” jelasnya.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan. (jaa/ind)