Solusi Kesenjangan Ekonomi, Bangun Kampung ala NH-Aziz

18 views

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut satu, Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), menawarkan konsep Tri Karya Pembangunan untuk mengatasi tiga problematika klasik. Mulai dari angka pengangguran yang meningkat, angka kemiskinan yang melonjak dan kesenjangan ekonomi maupun pembangunan yang semakin lebar.

Melalui konsep Tri Karya Pembangunan, NH-Aziz menggelorakan gerakan bangun kampung dan tata kota. Gerakan itu searah dengan salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo : membangun dari pinggiran. NH-Aziz ingin mengatasi probematika klasik Sulsel dengan mulai membangun kampung. Toh, kesenjangan muncul karena ketidakadilan ekonomi dan pembangunan kota dan desa.

Aziz Qahhar menyoroti tingginya kesenjangan ekonomi di Sulsel dari waktu ke waktu. Itu semua mengindikasikan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar antara di kota dan di desa. Bila tidak cepat dituntaskan, mantan anggota DPD RI tiga periode itu mengkhawatikan permasalahan tersebt malah dapat berdampak pada konflik sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan ekonomi yang diukur melalui gini ratio telah mencapai 0,42. Gini ratio Sulsel di atas angka nasional, bahkan tercatat kedua tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan timpangnya ekonomi alias pendapatan masyarakat di Sulsel. “Orang kaya makin gampang menambah hartanya, sementara orang miskin semakin susah menambah penghasilan,” ujar Aziz Qahhar.

Menurut dia, kondisi tersebut merupakan salah satu alasan mengapa dirinya mencalonkan diri di Pilgub Sulsel 2018, bersama NH. Dengan tagline ‘Sama-samaki Membangun Kampung’, Aziz Qahhar ingin pembangunan berjalan merata untuk seluruh masyarakat. “Karena selama ini pembangunan hanya berpusat di kota. Sementara kampung jarang tersentuh,” ujar pendiri sekaligus pembinan Pondok Pesantren Hidayatullah.

Konsep membangun di kampung dengan berlandaskan ekonomi kerakyatan, Aziz Qahhar meyakini merupakan solusi mengatasi ketimpangan. Kota dan desa dipastikan tumbuh secara bersama-sama. Pemerintah, sambung dia, juga tidak melakukan pembangunan semaunya, tapi merujuk pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Saat ini, Aziz menyebut banyak pihak yang telah meninggalkan sistem ekonomi tersebut dan condong pada sistem ekonomi kapitalis maupun neo-liberal. Padahal, ekonomi kerakyatan dapat dibilang adalah ekonomi Pancasila yang sesuai dengan dasar negara. (*)