Telusuri Sumber Dana Suap Walikota Kendari, KPK Panggil Dua Pejabat PPTK

8 views

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan suap wali kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra (ADP). Sampai saat ini sudah belasan saksi yang dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya.

Hari ini, Selasa (27/3) penyidik KPK kembali melayangkan panggilan terhadap empat orang saksi. Mereka diantaranya, Suharmalik, Amsarulla, Nirma Patulak dan Suharminah. Suharmalik dan Amsarulla merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan Nirma Patulak adalah PNS di Pemkot Kendari. Nama terakhir merupakan staf keuangan Sarana Perkasa Eka Lancar.

Keempatnya diperiksa sebagai saksi terhadap Adriatma Dwi Putra selaku tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha yang dikonfirmasi menjelaskan, pemeriksaan dua pejabat PPTK tersebut untuk mendalami tentang teknis lapangan terkait adanya proyek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang diduga sebagai sumber dana berasal.

“Terhadap kedua pejabat PPTK, penyidik mendalami pengetahuan keduanya tentang teknis di lapangan terkait proyek yang dimenangkan oleh pihak yang diduga sebagai sumber dana berasal,” kata Priharsa Nugraha kepada fajar.co.id melalui pesan whatsappnya, Selasa (27/3).

Sekedar diketahui, Wali Kota Kendari nonaktif, Adriatma Dwi Putra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama dengan sang ayah yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun. Selain keduanya, KPK juga mengamankan Mantan Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih serta Direktur PT Bangun Sarana Nusantara (BSN), Hasmun Hamzah.

Hasmun Hamzah diduga memberi sejumlah uang sebesar Rp. 2,8 Miliar secara bertahap. Uang tersebut diduga untuk keperluan kampanye Asrun dalam perhelatan Pilgub Sultra. Keempatnya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK sejak, Kamis (1/3) lalu.

Atas perbuatannya, Hasmun Hamzah sebagai pihak pemberi disangkakan dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP), Asrun dan Fatmawati Faqih sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fajar)