Tuh kan, Tambang Bikin Laut Rusak

3 views

FAJAR.CO.ID, KOTABARU – Penolakan rakyat Pulau Laut terkait rencana penambangan batubara ternyata memang beralasan. Dari hasil kajian para peneliti di tahun 2013, jika Pulau Laut ditambang maka akan membawa banyak dampak negatif pada hajat hidup orang banyak.

Fakta ilmiahnya adalah, Pulau Laut ternyata memiliki daya tampung dan daya dukung (DTDD) yang sangat rendah. Dari lima tingkatan skala DTDD, lebih lima puluh persen wilayah Pulau Laut masuk kategori paling rendah atau skala DTDD paling bawah.

Dr Ahmad Jauhari, ahli lingkungan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengatakan, tim akademisi pada tahun 2013 mulai mengkaji DTDD seluruh wilayah Kalsel, termasuk Pulau Laut. Kajian itu diperlukan sebagai data ilmiah penunjang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah.

“Untuk Pulau Laut itu lebih lima puluh persen daya tampung dan daya dukungnya sangat rendah,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, (16/5).

DTDD kata dia merupakan istilah mengenai sejauh mana sebuah hamparan permukaan bumi mampu mendukung hajat hidup manusianya. DTDD dihitung dari banyak variabel, hasilnya menjadi parameter kemampuan alam di daerah itu dalam menunjang hajat hidup manusianya.

Kajian itu katanya dimulai dari tahun 2013 silam. ULM bekerja sama dengan DLHD Pemprov Kalsel. Proyek kajian dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan di Kalsel, sehingga pemerintah dapat menetapkan program yang tepat. Utamanya menetapkan rencana pembangunan jangka menengah.

DTDD di Pulau Laut yang berada di skala sangat rendah, maka kegiatan apa pun di permukaan bentang alamnya dapat berdampak pada hajat hidup orang banyak. Apalagi jika Pulau Laut ditambang dalam skala besar. “Kami sebenarnya tidak ada urusan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Tapi kalau ditanya, bagaimana jika Pulau Laut ditambang, ya kami akan berbicara sesuai kajian ilmiah,” ujarnya.

Dengan DTDD yang sangat rendah, jika tambang skala besar dilakukan dia memastikan akan berdampak pada hajat hidup orang banyak di Pulau Laut. Segera akan dirasakan ujarnya masalah ketersediaan air bersih.

Dia mengaku baru-baru ini membaca di media massa, rencana pertambangan batubara akan dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Timur. Justru kata dia kawasan itu yang terbaik daerah aliran sungainya, tapi juga rendah DTDD-nya. Artinya jika tambang dilakukan di sana, maka ketersediaan air di Pulau Laut Timur akan terganggu.

“Waktu kami bertahun lalu ke Pulau Laut, ke arah Pulau Laut Timur kami melihat banyak rumah yang pakai tandon. Tandon itu digunakan mereka menampung air, artinya ada keterbatasan air di sana. Fakta itu juga sama dengan keterangan PDAM Kotabaru,” paparnya.

Kemudian tambang di pesisir juga berbahaya bagi keberlangsungan sebuah pulau. “Oke misalnya dibendung seperti di sebuah pulau yang sudah ditambang itu. Tapi siapa yang jamin bendungan itu tahan lama. Oke lima puluh tahun, setelah lima puluh tahun siapa yang bertanggung jawab? Harus jelas,” tambahnya.

Jika bendungan jebol, maka kata Jauhari otomatis air laut masuk, dan pulau jadi kecil.

Ahli lingkungan ULM Karta Sirang yang juga pernah meneliti DTDD Pulau Laut tahun 2013 silam membenarkan. “Mengapa kajian itu dilakukan? Karena Kalsel saat itu, jujur saja mendapat predikat indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang rendah. Kita ada di posisi ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkapnya.

Hasil kajian DTDD rampung pada 2015 tadi. Kemudian di tahun 2016 digodok untuk menjadi dasar penyusunan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Perda itu disahkan menjadi Perda No 2 Tahun 2017.

Dia sependapat dengan Jauhari, jika Pulau Laut ditambang maka hajat hidup orang banyak dipastikan terganggu. “Pribadi saya tidak melarang ada tambang. Cuma jika di sana ditambang, akan banyak sekali air bawah tanah yang dibuang, sementara hajat utama manusia itu udara, air dan pangan.”

Selama ini kata Karta, tidak ada aturan bagi perusahaan untuk mengganti air yang mereka buang. “Tambang itu akan memotong saluran air bawah tanah. Air yang di dalam galian akan mereka keringkan, supaya bisa mengeruk batunya.”

Di kota-kota besar kata dia, jumlah air bawah tanah sangat penting. Angka itu akan menjadi acuan pemerintah dalam menyediakan air bersih bagi warganya. Pemanfaatan air bawah tanah salah satunya adalah sumur bor dalam. Sumur bor dalam ada digunakan pengusaha isi ulang galon mineral di Pulau Laut.

Dari penelitian lingkungan tim lanjut Karta, ditemukan fakta jika Kecamatan Pulau Laut Timur dan Pulau Laut Tengah merupakan kawasan terbaik pemijahan ikan. Pesisir dan muara dua kecamatan itu menjadi tempat terbaik ikan air tawar dan air laut berkembang biak. “Bahkan di Pulau Laut Timur itu juga potensi terbaik pertaniannya,” ungkapnya.

Dikonfirmasi, Dirut PDAM Kotabaru Noor Ipansyah membenarkan, jika kemarau PDAM kesulitan menyediakan air bagi pelanggan. “Sekarang kebutuhan pelanggan kami mencapai 6 juta meter kubik setahun,” ungkapnya.

Dia juga membenarkan, pemanfaatan air PDAM masih air permukaan, seperti embung dan waduk. Kajian ULM jika potensi terbaik air permukaan ada di Pulau Laut Timur dan Pulau Laut Tengah tidak ia tampik. “Benar sekali kajian mereka itu,” akunya.

Sekarang ini pun sebut Noor Ipansyah, DTDD terus menurun. Karena berkurangnya daya dukung alam akibat permukiman, perkebunan dan lainnya. “Jika daya dukung terus menurun, maka debit air permukaan juga menurun drastis. Kami mesti bangun banyak embung untuk tampungan air baku,” pungkasnya. (zal/ay/ran)