Tukin Diharap Jadi Kado Terakhir SYL Untuk ASN

18 views

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemprov Sulsel, diupayakan menjadi kado terakhir Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun kendala yang dirasakan saat ini, Tim penyusun aturan terkait tukin masih belum merampungkan aturan soal pembayarannya. Alasan utamanya, masih menunggu evaluasi dan monitoring dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Pemprov Sulsel menjamin di bulan April, peraturan gubernur (pergub) terkait tukin akan rampung.

Pergub tersebut diharapkan bisa ditandatangani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sebelum masa jabatannya berakhir. Sehingga bisa menjadi kado terakhirnya untuk aparatur sipil negara (ASN) sebelum lengser dari jabatannya.

Sekadar diketahui, selama menjabat sebagai gubernur, Syahrul termasuk cukup memperhatikan kesejahteraan ASN. Di eranya, dia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan tunjangan pakasi bagi ASN. Tidak tanggung-tanggung, tunjangan itu sekitar gaji satu bulan.

“Saya termasuk orang yang konsisten memperhatikan kesejahteraan pegawai. Bagaimana mereka mau nyaman dan senang bekerja kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan,” katanya suatu ketika dalam bincang-bincang dengan wartawan.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sulsel Rizal Syam mengatakan, Selasa (27/3) hari ini akan dilaksanakan bimbingan teknis dari BKN dan KPK terkait penyusunan evaluasi jabatan (evjab) dan analisis jabatan (anjab).

“Mereka yang akan melihat dan menilai skor yang sudah kita susun untuk masing-masing jabatan yang ada. Seperti main bola, mereka yang akan tentukan mana kiper, bek, gelandang dan penyerang,” terangnya.

Setelah melalui bimtek, maka akan difinalisasikan pergub tukin. Regulasi ini menjadi dasar pembayaran tunjangan bagi ASN yang akan menggantikan uang honor dan tunjangan pakkasi yang telah ada selama ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis, mengakui permasalahan TPP di Pemprov Sulsel memang kompleks. Selain itu, jumlah ASN yang ada di Sulsel sangat besar, yakni sekitar 26 ribu orang.

“Beda dengan kabupaten/kota yang sudah ada mulai menerapkannya. Apalagi kita ini harus sesuai betul dengan petunjuk dan rekomendasi dari KPK, makanya agak lama,” kata Arwien.

Ia berharap dalam waktu dekat seluruh aturan, terutama pergub soal TPP ini rampung. Adapun pembayarannya akan dirapel mulai dari bulan Januari. (rhm/bkm/fajar)