UIT Makassar Klaim Sanksi Dicabut, LLDIKTI Wilayah IX Sulsel : Itu Hoax

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar mengklaim bahwa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah mencabut sanksi administratif berat untuk kampus yang memiliki 3156 mahasiswa ini.

Hal ini disampaikan oleh Humas UIT, Zulkarnain Hamos saat konferensi pers di Kampus 3 UIT Jalan Rappocini Kota Makassar, pada Kamis 8 November 2018. Zulkarnain mengatakan, pihaknya baru saja mendapat kabar dari Riyan Abdullah, ahli hukum Lennis Kogoya, Staf Khusus Presiden RI terkait pencabutan sanksi UIT.

“Beliau mengabarkan bahwa suratnya sudah dibuat. Inti surat itu adalah UIT bisa beraktifitas dengan sejumlah catatan untuk perbaikan,”ujar Zulkarnain.

Merespon informasi yang diungkapkan oleh Humas UIT terkait pencabutan sanksi, Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi LLDikti Wilayah IX Sulsel, Munawir Razak membantah bahwa informasi tersebut hoax.

Menurutnya, tidak ada pejabat yang bernama Riyan Abdullah yang bekerja di kantor Staf Khusus Presidenan. Sementara, lanjut Munawir, yang ada hanya Riyan Sumindar yang menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Presidenan Kelompok Kerja Papua, Lennis Kogoya.

“Tadi malam saya berkomunikasi langsung dengan pak Riyan, menurut beliau, Kantor Staf Khusus Presiden tidak pernah mengumumkan secara resmi terkait hal ini. Selama ini pihak Kantor Staf Khusus Presiden hanya melakukan fungsi mediasi dan fasilitasi,”terang Munawir saat Konferensi Pers di Kantor LLDikti Wilayah IX Sulsel, Jalan Bung kota Makassar, Jumat (9/11/18).

Munawir menambahkan, bahwa Riyan menegaskan pihak Kantor Staf Khusus Presiden akan mendukung langkah-langkah yang diambil Kemenristekdikti. Serta akan mengikuti hasil-hasil yang dirumuskan oleh Kemenristekdikti dalam menyelesaikan masalah di UIT ini.

Sebelumnya, Humas UIT Zulkarnain Hamos mengaku sejak awal pihaknya yakin sanksi UIT bakal dicabut, memgingat semua intruksi dari Kemenristekdikti sudah kami jalankan. Lalu yang teranyar UIT melakukan pergantian rektor dan ketua yayasan.

Zulkarnain menegaskkan, dengan adanya kepastian itu dirinya meminta tidak ada lagi upaya ‘pembusukan’ terhadap UIT.
“Intinya begini, UIT saat ini adalah penguruan tinggi aktif. Tidak boleh ada perpindahan mahasiswa tanpa prosedur yang jelas. Apalagi dengan paksaan atau dikoordinir oleh oknum tertentu,”tegas Zulkarnain.

Untuk diketahui, sanksi administrasi berat yang dijatuhkan oleh Kemenristekdikti kepada UIT enam bulan yang diperpanjang lagi hingga sebulan ke depan.

Langkah tersebut diambil Kemenristekdikti untuk memverifikasi dan memvalidasi laporan terkait perkembangan UIT yang baru disampaikan pihak rektorat UIT sehari sebelum batas waktu yang diberikan habis, yaitu Kamis 8 November 2018 kemarin. (sul/fajar)